Berita Kabupaten Banjar

Pengusaha HST Ini Akan Dimintai Keterangan oleh KPK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Abdul Latif

Surat panggilan ditandatangani Direktur Penyidikan, RZ Panca Putra atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan KPK.

Pengusaha HST Ini Akan Dimintai Keterangan oleh KPK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Abdul Latif
KOMPAS.com
Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA — Ramai kabar dikalangan pengusaha di Kalsel, KPK akan memintai keterangan ratusan pengusaha di Kalsel dan juga anggota DPRD  HST sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati HST, Abdul Latif.

Surat panggilan ditandatangani Direktur Penyidikan, RZ Panca Putra atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan KPK.

Pemanggilan mereka dijadwalkan secara bergantian, mulai Kamis (14/3/2019) pukul 09.00 Wita di Mako Brimob Polda Kalsel, Jalan A Yani Km 31 Guntungmanggis Banjarbaru. Surat panggilan tertanggal 28 Februari 2019.

Surat Panggilan itu memuat pertimbangan melakukan pemanggilan, yakni untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya.

Baca: JPU PN Tipikor Banjarmasin Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Jembatan Mandastana

Dasarnya yakni, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Pasal 6 huruf c Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor, LKTPK-02/KPK/01/2018 tanggal 5 Januari 2018. Surat Perintah Penyidikan tertanggal 12 Januari 2018.

Baca: Target Pembangunan Bandara Syamsudin Noor, Optimistis September Selesai, November 2019 Operasional

Salah seorang pengusaha di HST, Abu Permadi ketika dikonfirmasi membenarkan dirinya salah satu yang akan dimintai keterangan oleh KPK. Namun dirinya enggan menyebutkan siapa saja pengusaha lainnya yang turut dimintai keterangan sebagai saksi.

“Benar, akan dimintai keterangan, dalam minggu-minggu ini. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 140-an, termasuk ada beberapa anggota DPRD HST,” katanya, Senin (11/3).

Pria yang juga menjabat Ketua Gapensi HST itu juga membenarkan, tempat pemeriksaan di Mako Brimob Polda Kalsel Banjarbaru, seperti yang tertera dalam Surat Panggilan dari KPU tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved