Berita Banjarmasin

Komisi II DPRD Minta Bank Kalsel Lebih Bertaring di Daerah Sendiri

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel inginkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel Lebih bertaring di daerah sendiri.

Komisi II DPRD Minta Bank Kalsel Lebih Bertaring di Daerah Sendiri
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Dirut Bank Kalsel Agus Syabarrudin saat hadiri Rapat Mitra Kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (12/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) inginkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel (Bank Kalsel) lebih bertaring di daerah sendiri.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo usai gelar Rapat dengan mitra kerja Komisi II termasuk Bank Kalsel dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Selasa (12/3/2019).

Menurut Imam, melalui kegiatan reses ke beberapa daerah di Kalsel, Komisi II mendapati cukup banyak masyarakat di desa-desa yang justru gunakan jasa perbankan umum nasional dan bukan Bank Kalsel.

Padahal menurutnya bank-bank tersebut tidak memiliki jaringan kantor unit yang menjalar ke pelosok, sehingga Ia menilai hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bank Kalsel.

Baca: Tiket Garuda Hanya Dijual di Agen Besar Jakarta, Agent Tour di Banjarmasin Akui Keberatan

"Mereka ini kan Bank yang juga tidak punya unit sampai ke Kecamatan, tapi mereka lebih mendominasi di desa-desa dibanding Bank Kalsel, artinya kegiatan Bank Kalsel di tingkat desa masih minim," kata Imam.

Pada Rapat tersebut, Komisi II menghubungkan Bank Kalsel dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel untuk kerjasamakan program berdayakan ekonomi masyarakat kecil hingga ke pelosok desa di Kalsel.

Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin Mengaku akan segera tindaklanjuti saran dari Komisi II terkait hal tersebut.

Agus menjelaskan, pada Tahun 2019 ini pihaknya memang mengalokasikan porsi kredit usaha rakyat (KUR) lebih besar yaitu Rp 300 miliar dibanding tahun 2018.

Dimana untuk Tahun 2019, Rp 250 miliar diantaranya disalurkan sebagai KUR konvensional dan Rp 50 miliar sisanya berupa KUR syariah.

Baca: Kalsel Kedatangan Tamu dari Dua Negara Baltik, Begini Harapan Pemerintah Kalsel

Ia tegaskan pihaknya siap intensifkan kerjasama dengan SKPD-SKPD yang memiliki basis data masyarakat di berbagai sektor yang membutuhkan permodalan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved