Berita Nasional

Uang Suap Rp 240 Juta Mengalir ke Anggota DPRD Kalteng, Jaksa Ungkap Peruntukannya

Uang Suap Rp 240 Juta Mengalir ke Anggota DPRD Kalteng, Jaksa Ungkap Peruntukannya

Uang Suap Rp 240 Juta Mengalir ke Anggota DPRD Kalteng, Jaksa Ungkap Peruntukannya
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
4 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/3/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemberian uang suap sebesar Rp 240 juta rupanya mengalir ke sejumlah Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Selain bertujuan agar DPRD Kalteng tidak melakukan pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), uang suap itu juga untuk meluruskan pemberitaan di media massa terkait pemberitaan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK pada saat membacakan surat dakwaan terhadap empat anggota DPRD Kalimantan Tengah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Mengacu pada surat dakwaan, permintaan uang dari terdakwa I Borak Milton, selaku Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah disampaikan Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy kepada Edy Saputra Suradja dan Feredy.

Baca: Link Live Streaming Bayern Munchen vs Liverpool Liga Champions di RCTI Kamis (14/3) Pukul 02.30 Wib

Baca: Sikap Gisella Anastasia yang Buat Wijaya Saputra Jatuh Hati & Rela Datangi Eks Istri Gading Marten

Baca: Jadwal Pemeriksaan Saksi Dugaan TPPU Abdul Latif di Mako Brimob Banjarbaru, Anggota DPRD HST Akui

Baca: Terungkap Kisah Sedih Ayu Ting Ting Berpisah Dari Enji, Teman-Teman Sandingkan Dengan Bella Luna

"Dengan maksud agar Komisi B tidak melakukan pengawasan melalui RDP dan meluruskan berita di media massa terkait pemberitaan PT BAP melakukan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, tidak memiliki HGU dan temuan tidak memilik Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) serta belum pernah ada plasma," kata Ikhsan Fernandi Z, selaku JPU pada KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Seharusnya, Komisi B DPRD Kalteng mempunyai tugas antara lain melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanan pembangunan, pemerintahan, dan pemasyarakatan sesuai bidang Komisi B, yaitu Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam diantaranya meliputi sektor Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Alam.

Semula, dalam rapat paripurna DPRD Kalteng pada September 2018, anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan memberikan laporan mengenai tujuh perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Seruyan, salah satu diantaranya PT BAP.

Pada 27 September 2018, Teguh Dudy Syamsuri Zaldi menyampaikan PT BAP tidak melakukan pencemaran limbah dan terkait HGU sedang dilakukan pengajuan izin. 

Ini disampaikan di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jakarta Pusat.

4 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/3/2019).
4 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/3/2019). (Tribunnews.com/ Glery Lazuardi)

Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara PT BAP dengan pihak Komisi B DPRD Kalteng, dimana Komisi B akan melakukan peninjauan langsung ke lahan perkebunan PT BAP di Kabupaten Seruyan.

Halaman
123
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved