Tajuk

Monopoli Tiket Umrah

MANAJEMEN PT Garuda Indonesia memberlakukan kebijakan baru terkait penjualan tiket umrah.

Monopoli Tiket Umrah
Garuda Indonesia Banjarmasin
Maskapai Garuda Indonesia menurunkan langsung salah satu pesawat andalannya di Banjarmasin, Airbus terbaru seri A330-200 yang berkapasitas 186 seat ekonomi dan 36 seat bisnis. Pesawat berbadan besar ini didatangkan untuk melayani jemaah umrah di Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - MANAJEMEN PT Garuda Indonesia memberlakukan kebijakan baru terkait penjualan tiket umrah. Bila selama ini yang berjalan, pemesanan tiket umrah dapat dilakukan oleh biro atau agen perjalanan umrah di masing-masing wilayah provinsi setempat, berikutnya itu tidak lagi berlaku.

Maskapai penerbangan nasional Indonesia yang beroperasi di bawah Kementerian BUMN Republik Indonesia ini, telah menunjuk empat agen besar sebagai pihak ketiga yang berkedudukan di Jakarta untuk melayani penjualan tiket penerbangan umrah. Keempat biro perjalanan tersebut adalah NRA, Maktour, Kanomas dan Wahana.

Kebijakan itu berlaku mulai 1 Maret 2019. Itu berarti, kini seluruh pengusaha travel umrah termasuk di banua ini harus melakukan pemesanan tiket di Jakarta dan hanya kepada empat agen besar tersebut saja.

Kebijakan baru direksi Garuda Indonesia yang berbau monopoli usaha ini tentu saja menuai protes karena pengurusan tiket yang lebih sulit, ditambah lagi selisih harga tiket yang melambung hingga Rp 1 juta lebih.

Dan, gelombang protes itu muncul dari Solo hingga merambat ke Banua ini. Kalau biasanya biro agen travel umrah melakukan pembukuan, booking, dan beli tiket Garuda di kantor cabang Banjarmasin, kini itu tidak bisa lagi dilakukan.

Belum lagi per 1 Maret 2019 Garuda Indonesia merilis harga baru dengan kenaikan harga mencapai Rp 2,4 jutaan untuk rute PP Banjarmasin-Jeddah. Makin lengkaplah beban pengurusan tiket umrah di banua. Lalu, jangan disalahkan jika ada pengusaha travel umrah yang beralih ke maskapai penerbangan lain sekelasnya semisal Saudia Airlines, Emirates atau Etihad.

Entah bagaimana manajemen Garuda bisa menggulirkan kebijakan tersebut. Namun publik bisa meraba dan menduga, kebijakan yang berbau monopoli oleh beberapa agen besar perjalanan di Jakarta ini mungkin tak jauh dari hitung-hitungan keuntungan perusahaan. Tapi sayangnya, terkesan mengabaikan pertimbangan iklim usaha travel umrah dan kebutuhan kenyamanan perjalanan ibadah umrah masyarakat di daerah-daerah.

Secara awam, kita berpikir dari sisi pelayanan penjualan tiket umrah, akan lebih optimal jika ada dibuka di setiap daerah kota provinsi, bukan terpusat di Jakarta. Dengan selisih harga tiket yang tinggi sebagai imbas kebijakan tersebut, para pengusaha agen travel umrah pun kemungkinan akan menarik diri dari maskapai Garuda. Dan, masyarakat calon jemaah umrah pun juga kena imbas pilihan fasilitas pesawat yang kian terbatas atau biaya perjalanan umrah yang kian melambung.

Kementerian BUMN yang berwenang dalam penyehatan regulasi maskapai, diharap cepat mengambil sikap menerima aspirasi dari biro agen travel di daerah-daerah. Tentu tidak harus menunggu makin besarnya gelombang protes di daerah-daerah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved