Berita Tapin

MUI Tapin Belum Punya Tenaga Asesor Sertifikasi Halal, Ini Kendala yang Dialami

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin setiap tahun memberikan penyuluhan pangan halal.

MUI Tapin Belum Punya Tenaga Asesor Sertifikasi Halal, Ini Kendala yang Dialami
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin, H Hamdani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin setiap tahun memberikan penyuluhan pangan halal.

Sasarannya para pedagang makanan dan minuman di kawasan Pasar Raya Rantau di Jalan A Yani Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin, H Hamdani mengatakan kegiatan penyuluhan pangan halal itu untuk tahun ini belum dilaksanakan.

"Tujuannya memberikan pengertian dan pemahaman soal pangan halal," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id, Kamis (14/3/2019).

Baca: Terungkap! Dumtruk Nabrak Alat di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo, Ternyata Disopiri Perempuan

Baca: Nassar Rela Mundur Dapatkan Cinta Zaskia Gotik, Eks Vicky Prasetyo Ingin Nikah 2019

Baca: Truk yang Tabrak Alat di SBPU Jalan Gubernur Soebarjo Ternyata Ingin Mengisi BBM

Apabila produk makanan ataupun minuman sudah mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia tidak ada lagi keraguan untuk menikmatinya.

Kenapa tidak meragukan karena kandungan makanan dan minuman itu sudah diteliti oleh asesor, seorang tenaga ahli yang meneliti apakah makanan dan minuman itu mengandung zat yang diharamkan atau dihalalkan.

Sementara untuk pemberian sertifikasi halal bagi produk pangan, H Hamdani mengaku belum dilaksanakan pihaknya karena kendala.

Kendala itu, ungkapnya tidak adanya tenaga asesor yang meneliti kandungan yang ada dalam produk pangan yang beredar di masyarakat.

Menurutnya, tenaga asesor yang meneliti pangan halal itu hanya ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

"Makanya, apabila ada permohonan sertifikat halal produk pangan. Kami menyarankan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan," katanya.

Kebijakan soal pangan halal ini, dikatakan H Hamdani, belum diberlakukan kepada semua produk makanan ataupun minuman.
"Hanya sebatas sukarela bukan kewajiban," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved