Berita Kabupaten Banjar

Penyidik KPK Periksa Rata-rata 30 Orang Saksi Kasus TPPU Abdul Latif Perhari di Mako Brimob

Pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob Polda Kalsel, terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati HST, Abdul Latif.

Penyidik KPK Periksa Rata-rata 30 Orang Saksi Kasus TPPU Abdul Latif Perhari di Mako Brimob
banjarmasin post group/ nurkholis huda
Seorang polisi berjaga saat pemeriksaan para pengusaha di Hulu Sungai Tengah (HST) oleh KPK yang dilakukan di Mako Brimob Polda Kalsel, Kamis (14/3/2019) pagi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memintai keterangan sejumlah pengusaha di Kalsel, khusunya Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (14/3/2019). Komisi anti rasuah itu memintai keterangan diperkirakan hingga Selasa (10/3/2019), setiap harinya rata-rata 30 orang.

Pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob Polda Kalsel, terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati HST, Abdul Latif.

Salah seorang pengusaha HST minta namanya tidak dikorankan mengatakan, dirinya dimintai keterangam sejak pukul 10.30 wita sampai 13.30 Wita, satu orang penyidik KPK memintai keterangan satu orang pengusaha dengan status sebagai saksi. Pria yang pernah menjabat Ketua HIPMI HST itu mengaku dicecer antara 15 hingga 20 pertanyaan.

“Pertanyaan seputar kontribusi ke Kadin HST, kami setor ke Kadin apakah untuk Bupati atau tidak dana kontribusi itu saja saya sendiri tidak mengerti,” katanya, Kamis (14/3).

Baca: Terkait Kebijakan Tiket Umrah Garuda, KPPU Kalimantan Segera Tindaklanjuti ke KPPU Pusat

Ditanya lebih lanjut, sedikit diungkapkannya adalah dipertanyakan dana 2016-2017, sekitar 9 persen sampai 10 persen dari nilai paket potongan pajak, jika dinominalkan sekitar Rp 2,3 miliar lebih.

Dirinya pun mengharapkan agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi karena hal ini meresahkan dunia konstruksi.

KPK memintai keterangan ratusan pengusaha di Kalsel dan juga anggota Kabupaten HST sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Mantan Bupati HST, Abdul Latif. Surat panggilan ditandatangani Direktur Penyidikan, RZ Panca Putra atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan KPK.

Pemanggilan mereka dijadwalkan secara bergantian, mulai Kamis (14/3) pukul 09.00 wita di Mako Brimob Polda Kalsel, Jalan A Yani Km 31 Guntungmanggis Banjarbaru. Surat panggilan tertanggal 28 Februari 2019.

Baca: Sindiran Agnez Mo Dijawab Wijaya Saputra Begini, Terkait Mantan Gading Marten, Gisella Anastasia?

Surat Panggilan itu memuat pertimbangan melakukan pemanggilan, yakni untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasarnya yakni, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Pasal 6 huruf c Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor, LKTPK-02/KPK/01/2018 tanggal 5 Januari 2018. Surat Perintah Penyidikan tertanggal 12 Januari 2018. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved