Berita Banjar

Ini Kinerja Anggota DPRD Banjar, Pada 2018 Hanya Sahkan 10 Raperda

Ini Kinerja Anggota DPRD Banjar, Pada 2018 Hanya Sahkan 10 Raperda padahal ada 18 Raperda yang masuk prolegda tahun 2018

Ini Kinerja Anggota DPRD Banjar, Pada 2018 Hanya Sahkan 10 Raperda
banjarmasin popst group/ hasby suhaily
Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sepanjang 2018, DPRD Banjar mensyahkan 10 Raperda menjadi Perda, padahal ada 18 Raperda yang masuk prolegda tahun 2018. Ada 10 raperda yang diselesaikan terdiri dari lima raperda inisiatif dianggarkan Rp 56 juta untuk satu perda dan lima atas usulan eksekutif.

Namun ada Perda yang dilanjutkan ke tahun 2019 merupakan perda eksekutif sebanyak tujuh buah serta satu yang ditarik yaitu raperda tentang bantaran sungai karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Kabupaten Banjar masih memerlukan perda lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aturan. Diungkapkan Sekda Banjar, H Nasrun Syah, bahka masih perlunya perda sesuai aturan yang mengamanatkannya.

Diharapkan ada keserasian antara eksekutif dan legislatif agar yang akan datang percepatan penyelesaian perda dapat menjadi perhatian bersama.

Baca: Link Live Streaming Drawing Perempatfinal Liga Champion 2018/2019 Malam Ini, Dominasi Liga Inggris

Baca: Sindiran Aisyahrani Kala Pengantin Baru Syahrini dan Reino Barack Langsung Syuting Iklan

Baca: Air Biru, Rumput Hijau, inilah Kenyamanan yang Bisa Dinikmati di Taman Antistres RSJ Sambang Lihum

Dengan demikian ada pijakan hukum dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

“Jumlah raperda yang disyahkan pada 2018 ini sesuai ketersedian waktu dan memperhatikan prolegda,” imbuh Nasrun Syah.

Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Pahmi mengatakan, ada tujuh Raperda yang dimasukkan ke prolegda 2019, terdiri dari lima raperda disebabkan eksekutif belum bisa menyampaikannya ke DPRD hingga akhir tahun 2019.

Sedangkan dua perda lainnya yakni Revisi tentang Perda BIM diminta DPRD agar eksekutif menyesuaikan dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD dan sisanya yakni Revisi Perda PD Baramarta yang disampaikan di triwulan ketiga sehingga belum rampung dan berlanjut diselesaikan tahun 2019.

Saidan membenarkan untuk anggaran setiap Perda inisiatif Rp 56 Juta, sedangkan anggaran perda usulan eksekutif, penganggaran pembuatan naskah akademiknyaada pada pagu di SOPD terkait.

Dalam penyelesaian perda tak asing para wakil rakyak melakukan kunjungan kerja terkadang ada dua kali, kadang ada tiga kali kunker dalam satu bulan.

Namun menurutnya, biasanya kunker itu bukan didasari semata-mata menyangkut pembahasan Perda, tapi karena didasari oleh persoalan yang disampaikan SOPD saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi yang bersangkutan sebagai implementasi fungsi pengawasan yang melekat di institusi DPRD.

Baca: Teror Bom di Sibolga Jelang Pilpres 2019 Disebut Anggota DPR RI Ini Sebagai Gejala Baru Terorisme

Halaman
12
Penulis: Hasby
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved