Berita Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar Kembali Terapkan Retribusi IMB, REI Minta Keringanan

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui instansi terkait dalam satu tahun terakhir untuk perizinan IMB memang digratiskan, namun pada 2019 ini

Pemkab Banjar Kembali Terapkan Retribusi IMB, REI Minta Keringanan
Istimewa
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Hilman 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui instansi terkait dalam satu tahun terakhir untuk perizinan IMB memang digratiskan, namun pada 2019 ini kembali memungut retribusi IMB. Mengacu pada Perda dan Perbup yang berlaku di Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman, mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa dari REI minta keringanan biaya Retribusi IMB bagi perubahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyamaratakan biaya pada semua lokasi tanpa tergantung berdasarkan kelas jalan. Selain itu juga mengingin kan diberlakukan sesuai biaya jalan kelas III saja.

Terkait dengan biaya tersebut jelas Hilman semua sudah diatur di Perda dan Perbup maka akan dibahas lintas sektoral untuk mempertimbangkannya bersama utamanya TKPRD termasuk yang utama adalah Dispenda dan Bagian Hukum Pemkab Banjar.

Kembali mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perbup Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah, Perbup Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar.

“Pastinya dengan regulasi diatas, Retribusi IMB untuk perumahan MBR lebih murah dari perumahan biasa. Yang dilakukan saat ini, bagi perumahan MBR adalah memberikan kemudahan melalui penyederhanaan perizinan, penggabungan perizinan dan percepatan waktu perizinan,” jelas Hilman.

Baca: Alasan Nagita Slavina Tak Buat Vlog dengan Jessica Iskandar, Gara-Gara Ayu Ting Ting?

Baca: Lagi Lelap Tidur Angin Puting Beliung Sapu Rumah di Pulau Sembilan, Warga Panik dan Berlarian

Baca: Begini Perjuangan Siswa dari Desa di Tabalong Demi UNBK, Lewati Jalan Berlumpur & Nginap di Sekolah

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, Ida Pressi didampingi Sekretarisnya, Yudi Andrea menjelaskan, pada 2017-2018 memang ada peraturan pusat terkait pembebasan biaya dalam pengurusan izin mendirikan bangunan untuk MBR, karena bangunan mendapat subsidi negara sehingga akhirnya digratiskan.

Namun jelas Yudi, melihat kemampuan keuangan daerah tiap tahun beban tinggi sedangkan pendapan daerah sedikit sehingga melihat potensi yang hilang dari IMB tersebut. Untuk Kabupaten Banjar sendiri diperkirakannya setiap tahun potensi yang hilang antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar.

“Akhirnya kembali ditarik pada 2018 dan berlakukan sesuai Perda Nomor 8 tahun 2011 dan aturan lainnya seperti Perbup,” katanya.

Menurutnya, kalaupun ada keluhan dari REI sebenarnya hanyalah masukan karena melihat minta keringanan bagi perumahan MBR jangan besar. Namun kualifikasi perda retribusi tidak melihat apakah perumahan MBR atau perumahan menengah keatas, tetapi berdasarkan klasifikasi bangunan apakah permanen dan tidak permanan, serta melihat lokasinya apakah di jalan desa atau di jalan provinsi dan jalan nasional.

“Kalau lokasinya di jalan desa maka nilai retribusinya lebih murah dibanding lokasi yang jalan provinsi atau nasional. Namun kalaupun nanti ada keinginan REI minta keringanan maka bisa menyampaikannya kepada instansi terkait,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved