Berita Banjarmasin

Raperda yang Memperbolehkan Masyarakat Membakar Lahan Perkebunan & Ladang Didukung Pemprov Kalsel

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Revisi atas Perda Nomor Satu Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan dan Raperda

Raperda yang Memperbolehkan Masyarakat Membakar Lahan Perkebunan & Ladang Didukung Pemprov Kalsel
HO/BPBD Banjarbaru
Ilustrasi kebakaran lahan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Revisi atas Perda Nomor Satu Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan dan Raperda Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan akan berlanjut masuki proses selanjutnya yaitu pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Raperda tersebut mendapat dukungan dari pihak Eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Tanggapan Pemerintah soal Raperda tersebut, Senin (18/3/2019).

Ada hal yang cukup menarik dalam salah satu usulan dalam Raperda yang di inisiasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel ini yaitu Tentang Revisi atas Perda Nomor Satu Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan.

Yaitu memperbolehkan kegiatan pembakaran pada ladang maupun perkebunan oleh masyarakat terhadap lahan milik pribadinya masing-masing sebagai aspek muatan lokal dalam Raperda tersebut.

Namun tentunya ada pula aturan dan batasan teknis terkait hal ini termasuk batasan pembayaran lahan yang diperbolehkan untuk setiap Kepala keluarga dan yang lainnya.

Baca: Begini Perjuangan Siswa dari Desa di Tabalong Demi UNBK, Lewati Jalan Berlumpur & Nginap di Sekolah

Baca: VIDEO Sidang Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Ricuh, Keluarga Korban Ngamuk

Baca: Dinilai Ganggu Lalu Lintas, Pemindahan Tugu di Kota Martapura Ini Belum Terlaksana, Ini Penyebabnya

Pihak Eksekutif yang diwakili oleh Asisten Satu Pemerintah Provinsi Kalsel, Siswansyah mengaku tak permasalahan hal tersebut, namun pihaknya tetap inginkan hal tersebut dikaji khususnya jika bisa menimbulkan multiplier effect.

Siswansyah menilai hal tersebut memang banyak dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat lokal di berbagai lokasi di Kalsel untuk membuka lahan atau untuk tujuan menyuburkan tanah pada kadang maupu. perkebunan.

"Misal di daerah perbukitan, masyarakat memang tidak memakai pupuk tapi memang menggunakan hasil bakaran lahan sebagai pupuk. Tapi tentunya proses dijaga supaya tidak menjadi kebakaran hutan," kata Siswansyah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno nyatakan, jika diatur dengan baik hal tersebut tidak akan membahayakan dan menimbulkan kebakaran hutan.

Sedangkan secara umum Raperda tersebut mengatur sinergitas dan perluasan tanggung jawab atas Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan ke berbagai SKPD maupun instansi vertikal di Provinsi Kalsel.

Sedangkan terkait Raperda Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, Siswansyah mengingatkan agar dalam pembahasan Perda tersebut perlu berhati-hati agar tak menyalahi atau tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat.

Karena menurutnya selama ini beberapa hal seperti keamanan dan pertahanan termasuk keagamaan menjadi kewenangan wajib oleh Pemerintah Pusat.

Namun Siswansyah mengaku mengerti maksud dan tujuan DPRD Provinsi Kalsel yang inginkan bantuan dan perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan bisa memiliki payung hukum disamping yang selama ini hanya andalkan dasar peraturan hibah.

"Selama ini tetap kami perhatikan contohnya melalui hibah-hibah yang diberikan kepada pesantren dan yang lainnya. Walaupun ada payung hukumnya kami tentu tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah nantinya," kata Siswansyah. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved