Berita Banjarmasin

KPU Kalsel Perbolehkan Peserta Pemilu 2019 Buat Iklan Kampanye, Begini Syaratnya

Diketahui iklan kampanye untuk peserta Pemilu dari Partai Politik maupun Tim kampanye Capres dan Cawapres difasilitasi oleh KPU RI di tingkat pusat.

KPU Kalsel Perbolehkan Peserta Pemilu 2019 Buat Iklan Kampanye, Begini Syaratnya
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Edy Ariansyah, Komisioner KPU Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sesuai aturan, KPU Provinsi Kalsel memperbolehkan partai politik peserta Pemilu serta tim kampanye Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) memasang iklan kampanye sendiri diluar iklan kampanye yang difasilitasi KPU.

Hal ini dibenarkan Komisioner KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah saat ditemui Banjarmasinpost.co.id di Kantor KPU Provinsi Kalsel, Selasa (19/3/2019).

Walau demikian, iklan kampanye diluar fasilitas KPU dibatasi sesuai masing-masing jenis media yang dipilih.

Yaitu paling besar 800 mm atau satu halaman media cetak, pada media radio paling banyak 10 spot dengan durasi maksimal 60 detik, media televisi maksimal 10 spot dan durasi maksimal 30 detik.

Edy menjelaskan, konten dan desain iklan kampanye diluar Iklan kampanye yang difasilitasi KPU sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta Pemilu.

Baca: Tak Langgar Aturan, Bawaslu Banjarmasin Tetap Tertibkan Baliho Caleg Ini karena Hal Ini

Terkait pengawasan, hal ini menurut Edy akan dilakukan oleh Bawaslu jika ada konten atau konteks iklan kampanye yang menyalahi aturan.

Diketahui iklan kampanye untuk peserta Pemilu dari Partai Politik maupun Tim kampanye Capres dan Cawapres difasilitasi oleh KPU RI di tingkat pusat, sedangkan iklan kampanye Calon Anggota DPD difasilitasi oleh KPU tingkat Provinsi.

Di Kalsel, ada total 14 Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalsel yang iklan kampanyenya akan difasilitasi KPU Provinsi Kalsel.

Yaitu iklan kampanye di maksimal tiga media televisi, satu media koran, lima media online dan tiga media radio.

Proses ini menurut Edy akan dilakukan sesuai dengan proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan melalui mekanisme lelang.

Baca: Bupati Sukamta Janji Bakal Memberikan Tambahan Insentif 284 Penyuluh Agama Tanahlaut

Sedangkan Komisioner KPU akan menentukan indikator persyaratan diantaranya faktor rating pada media televisi, oplah pada media cetak, viewer pada media online dan jangkauan pada media radio.

"Kalau prosesnya nanti dilakukan oleh pejabat pengadaan barang atau jasa, kami cuma menentukan indikatornya," kata Edy.

Edy juga nyatakan pihaknya akan melibatkan lembaga survey independen untuk mengikuti proses tersebut agar dapat proses dapat dipertanggungjawabkan secara benar, apalagi proses tersebut menggunakan uang negara. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved