Dua Gubernur Kalimantan Usul Dana Bagi Hasil Sawit, Payung Hukum Revisi UU Keuangan Pusat dan Daerah

Dua Gubernur Kalimantan Usulkan Dana Bagi Hasil Sawit, Payung Hukum Revisi UU Keuangan Pusat dan Daerah

Dua Gubernur Kalimantan Usul Dana Bagi Hasil Sawit, Payung Hukum Revisi UU Keuangan Pusat dan Daerah
KOMPAS IMAGES
Tandan buah segar kelapa sawit dinaikan ke atas truk. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengusulkan pengaturan dana bagi hasil (DBH) bagi provinsi penghasil sawit.

Aturan baru ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi daerah.

Usulan ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dalam Borneo Forum III di Hotel Ibis, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019).

Sutarmidji menyebutkan Kalimantan Barat dengan luasan perkebunan hingga 1,5 juta hektar dan menjadi provinsi terbesar kedua di Indonesia sebagai penghasil CPO, seharusnya bisa mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang proporsial. 

Baca: Sikap Nagita Slavina ke Raffi Ahmad Ketika Soimah Bahas Selingkuh, Gigi Lakukan Ini ke Ayah Rafathar

Baca: Penyebab Ashanty Minta Cerai pada Anang Hermansyah dalam Kisah Masa Lalu Terungkap, Ternyata

Baca: Respons Tak Terduga Syahrini Saat Hotman Paris Akan Gerebek Jet Pribadi Istri Reino Barack

Baca: Pakai Handphone Sambil Dicas, Cewek Ini Tewas Kesetrum di Kamar Mandi, di Rusia Sudah 3 Kali

Baca: Kebingungan Billy Syahputra Status Hubungan dengan Hilda Vitria Eks Kris Hatta, Suami Istri Cekcok

Hal ini mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebenarnya kebijakan untuk melakukan dana bagi hasil itu dimungkinkan. 

“Ini yang akan kami perjuangkan. Jika dana bagi hasil ini dapat direalisasikan, maka pemanfaatannya bisa dikembalikan kepada petani sawit di daerah sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa terutama sentra sawit di Kalbar,” kata Gubernur Sutarmidji.

Usulan serupa datang dari Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang meminta dana bagi hasil untuk diberikan kepada daerah sentra sawit.

Dana ini sangat penting untuk digunakan bagi pembangunan daerah seperti infrastruktur.

“Harus ada dana bagi hasil dengan payung hukum revisi undang-undang keuangan pusat dan daerah,” jelas Hadi.

Sutarmidji juga mengharapkan, industri hilir dapatkan dikembangkan di Kalimantan Barat sehingga masyarakat dapat menikmati harga minyak gorengan yang lebih rendah.

Halaman
12
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved