Berita Banjarbaru

Fakta Terkini Kasus Caleg Golkar di Banjarbaru, Ketua KPU Banjarbaru : Mendekati Babak Akhir

Fakta Terkini Kasus Caleg Golkar di Banjarbaru, Ketua KPU Banjarbaru : Mendekati Babak Akhir

Fakta Terkini Kasus Caleg Golkar di Banjarbaru, Ketua KPU Banjarbaru : Mendekati Babak Akhir
Foto dari JPU
Eksekusi terdakwa kasus tindak pidana pelangaran Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 dari caleg Golkar yang ada di Kota Banjarbaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru sudah melakukan rapat pleno terkait dengan kasus tindak pidana pelangaran Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 dari caleg Golkar yang ada di Kota Banjarbaru.

Dengan dilakukannya rapat pleno oleh KPU Banjarbaru, kasus ini mendekati babak akhir. Apakah caleg yang bersangkutan masih bisa melenggang sebagai calon anggota dewan ataukah akan dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

"Sudah rapat pleno dan ini lagi proses pengadministrasian surat keputusan," kata Ketua KPU Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat, Kamis, (21/3/2019).

Meski sudah dilakukan rapat pleno yang dilaksanakan pada 12 Meret lalu, namun pihaknya masih belum bisa mempublish hasil akhir dari rapat pleno yang sudah dilakukan.

"Hasilnya masih menunggu SK ditandatangani. Jadi resmi sudah untuk dipublikasikan. Mudahan besok bisa ditandatangani. Masih nunggu format SK perubahan DCT dari pusat," tambahnya.

Sebelumnya, eksekusi terdakwa kasus tindak pidana pelangaran Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 dari caleg Golkar yang ada di Kota Banjarbaru sudah dilaksanakan, Jumat, (22/2) lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Muklis mengatakan Putusan pengadilan tinggi (PT) menguatkan putusan pengadilan negeri (PN) Banjarbaru. Bahkan hukuman caleg diperberat.

Disebutkannya bahwa hukuman caleg yang sebelumnya tiga bulan penjara menjadi enam bulan penjara. Denda yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta.

Caleg Partai Golkar Banjarbaru Rizali Hadi dan Kepala Sekolah SDN 2 Guntung Manggis ND terbukti bersalah karena dengan sengaja berkampanye menggunakan fasilitas pendidikan pemerintah.

Keduanya tidak dipenjara karena mereka membayar uang denda. Kita lihat masa percobaan untuk mereka selama satu tahun untuk tidak melakukan tindak pidana. Jika dalam masa itu ternyata ada melakukan tindak pidana apapun, maka otomatis harus menjalani penjara.

Halaman
12
Penulis: Aprianto
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved