Berita Tapin

Kasus Perdana di PN Tapin, Pelaku Perusak Pohon Penghijauan Divonis Denda Rp 200 Ribu

Yus Sudarmanto membenarkan kasus pengrusakan pohon penghijauan itu kali pertama diproses pihaknya hingga ke Pengadilan Negeri Rantau.

Kasus Perdana di PN Tapin, Pelaku Perusak Pohon Penghijauan Divonis Denda Rp 200 Ribu
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Inilah sidang tindak pidana ringan pengrusakan pohon di PN Rantau, Kamis (21/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KASUS pengrusakan pohon penghijauan milik Pemerintah Daerah yang diajukan ke Pengadilan Negeri diakui panitera Dona Panambayan kali pertama terjadi di Kabupaten Tapin.

"Ini kasus perdana di Kabupaten Tapin. Mungkin juga di Kalimantan Selatan pelaku pengrusakan pohon dituntut di Pengadilan Negeri," katanya usai mendampingi hakim tunggal, Dian Anggraini menangani perkara pengrusakan pohon penghijauan di Desa Serawi, Kecamatan Tapin Tengah, Kamis (21/3/2019).

Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin, Yus Sudarmanto membenarkan kasus pengrusakan pohon penghijauan itu kali pertama diproses pihaknya hingga ke Pengadilan Negeri Rantau.

Menurutnya, pengrusakan pohon penghijauan tidak ada toleransi, apabila cukup alat bukti dan diketahui pelakunya atau oknum masyarakat sesuai arahan pimpinan harus proses hukum.

Baca: Perusak Pohon Penghijauan di Desa Serawi Tapin Didenda Rp 200 Ribu, Pelaku Mengaku Jera

"Khusus kasus di Desa Serawi ini, peristiwa pengrusakan pohon itu sudah tersebar fotonya di media sosial dan diketahui masyarakat. Makanya, kasusnya ditangani dan ini menjadi efek jera agar kedepan tidak semaunya masyarakat menebang pohon penghijauan milik Pemerintah Kabupaten Tapin," katanya.

Menurut Yus Sudarmanto, masyarakat yang tidak berkenan dengan penanaman pohon penghijauan dapat melakukan protes dengan cara memberitahukan kepada Kepala Desa, Camat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

"Tidak boleh melakukan pengrusakan atau menebang pohon penghijauan yang sudah ditanam tanpa pemberitahuan kepada Kepala Desa, Camat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin," katanya.

Kepala Desa Serawi, H Bahanuddin yang mendampingi terdakwa selama persidangan menegaskan belum semua warganya mengetahui akibat dari penebang pohon penghijauan.

Baca: KPU Kalsel : Sebanyak 20.694 Pemilih (DPTb) Pindah Memilih di Kalsel, 14.533 Keluar Kalsel

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tapin harus melakukan sosialiasi larangan menebang atau merusak pohon penghijauan yang ditanam Pemerintah Kabupaten Tapin di tepi jalan kabupaten di wilayah desanya.

"Utuh ini memang tidak mengetahui kalau merusak pohon penghijauan itu ada sanksi dan melanggar peraturan daerah. Ini berbeda dengan sosialiasi larangan membuang sampah," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved