Tajuk

Keputusan KPU Itu

Keputusan KPU hanya kurang dari sebulan sebelum hari H Pemilu tentu sangat merugikan PSI, PKPI, Partai Berkarya dan Parta Garuda.

Keputusan KPU Itu
banjarmasin post group/ reni kurnia wati
Suasana pelipatan surat suara di KPU Tabalong, Kamis (21/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DINAMIKA politik di Indonesia jelang hari pencoblosan 17 April 2019 kian hangat. Baru-baru ini, sejumlah partai dibikin pusing atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan keikutsertaan sejumlah partai politik (Parpol) di tingkat daerah.

Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 744/PL.01.6Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 jadi acuannya.

Di Kalimantan Selatan, ada empat Parpol tak bisa ikuti Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kabupaten dan kota. Empat parpol tersebut yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Utara (HSU), Partai Berkarya di Kabupaten HSU dan Balangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Tanah Laut dan Balangan serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Sanksi KPU itu berupa tidak dihitungnya suara caleg partai bersangkutan di tingkat DPRD kabupaten setempat. Gara-gara tidak mengajukan Calon Anggota DPRD dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Bagi KPU, urusan teknis saat pencoblosan sudah diantisipasi yakni pada surat suara, tidak ada nama calon anggota legislatif dari parpol bersangkutan di kolom nama calon. Jadi, hanya ada logo parpolnya tanpa nama caleg. Walaupun dicoblos logo parpolnya, suara tetap dikategorikan tidak sah atau tidak dihitung.

Namun, bagi parpol-parpol yang dieksekusi tersebut, urusannya tidak selesai sampai pencoretan oleh KPU saja. Sebab, hal ini menjadi kredibilitas partai bersangkutan di mata calon pemilih. Dampak langsungnya, efek elektoral jadi berkurang, karena tidak punya kesempatan mendulang suara.

Keputusan KPU hanya kurang dari sebulan sebelum hari H Pemilu tentu sangat merugikan PSI, PKPI, Partai Berkarya dan Parta Garuda. Namun, patut diingat, keputusan tersebut diambil KPU bukan tanpa dasar hukum yang kuat.

Dasar hukum keputusan KPU ini cukup kuat, yakni Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 71 ayat (2) dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 334 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU. Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Hal itu menunjukkan ada keteledoran dari parpol yang dieksekusi untuk memenuhi kewajiban setor nama caleg dan LADK sebelum batas akhir yang ditentukan. Mengenai pemakluman akibat terlambat misal sehari, tentu hak prerogatif ada di tangan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikannya atau menolak.

Dan, KPU telah memutuskan melakukan eksekusi pada parpol yang tidak mampu memenuhi ketentuan Pasal 334 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu. Tapi, masih terbuka bagi parpol yang merasa dirugikan untuk mengadu ke Bawaslu. Menarik ditunggu apa keputusan atau sikap Bawaslu nantinya.

Terlepas dari itu, pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian ini adalah jika ingin jadi peserta pemilu, lengkapi semua persyaratan kalau tidak ingin jadi penonton kontestasi parpol lain. Rakyat atau calon pemilih pun bakal mahfum mana parpol yang benar-benar kredibel. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved