Tajuk

Menunggu Tunjangan

BERTUGAS di garis depan menjaga kesehatan masyarakat di puskesmas wilayah Kabupaten Kotabaru, nasib kurang beruntung

Menunggu Tunjangan
net
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - BERTUGAS di garis depan menjaga kesehatan masyarakat di puskesmas wilayah Kabupaten Kotabaru, nasib kurang beruntung harus dialami para tenaga medis. Tunjangan Tempat Bertugas (TTB) selama tujuh bulan terakhir ternyata belum dibayarkan (BPost 26/3/2019).

Mulai September 2018 hingga Maret 2019 ini tunjangan tak juga diterima. Padahal mereka memerlukannya sekali untuk menunjang keperluan rumah tangga masing-masing.

Pertanyaan kemudian, kapan tunjangan bernilai Rp 800.000 hingga 2.500.000 bagi tenaga kesehatan PNS, PTT atau tenaga non-PNS, ini dibayarkan?

Pertanyaan lainnya, kemana dana tersebut? Karena lazimnya tunjangan daerah, TTB tentu sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD sejak setahun silam. Mata anggaran tidak mungkin tiba-tiba berubah, apalagi hilang.

Diketahui, uang TTB berlaku bagi perawat, bidan dan dokter. Mereka ini yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tengah keresahan, tak salah kemudian bila mereka mengadukan masalah ini ke wakil rakyat.

Dewan pun bersikap, mempertanyakan hal ini. Mengingat kasus semacam ini pastinya mengindikasikan kesalahan dalam penganggaran di dinas terkait.

Dua hal menjadi catatan dalam kasus miss manajemen di Kotabaru ini. Pertama, Kotabaru sepertinya perlu lebih teliti dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Karena masalah keterlambatan pembayaran ternyata bukan kasus baru di daerah ini.

Akhir tahun 2018 lalu Kotabaru juga mengalami keterlambatan pembayaran tunjangan daerah selama tiga bulan. Ironisnya kekosongan kas ini ternyata untuk kali kedua terjadi di Tahun Anggaran 2018.

Pada Juli, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS Kotabaru juga molor dari jadwal pemerintah pada minggu pertama bulan Juli. Alasannya karena kosongnya anggaran.

Secara kelembagaan bendahara, inspektorat atau lembaga audit lain mesti sudah memeriksa. Tapi dari beberapa kasus ‘salah hitung’ di Kotabaru, mesti ada tim khusus yang harus memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi. Karena selain berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai, efek domino yang tercipta yaitu penurunan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Masalah ini juga bisa menjadi jebakan bila tak segera diselesaikan, dari sisi anggaran. Sepeti diketahui sebentar lagi kita memasuki Ramadan dilanjutkan Idulfitri. Artinya pemerintah juga mesti bersiap menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bila tak segera diselesaikan, anggaran bakal makin compang-camping, karena harus menyisihkan dana lagi untuk kepantingan THR.

Kedua, diharapkan kebesaran hati dan kesabaran para tenaga medis di Kotabaru. Jangan sampai akibat keterlambatan pembayaran tunjangan, kerja pelayanan medis menjadi kendor. Atau paling naas kekecewaan dilampiaskan kepada pasien.

Pastinya semua tenaga medis bisa bersikap profesional dalam kasus ini.

Efek lain yang bisa merugikan yaitu, tenaga medis khususnya dokter kemudian hengkang dari Kotabaru. Bukan tidak mungkin kasus semacam ini muncul, mengingat keperluan tenaga dokter di kabupaten/kota lain yang tak kalah banyak. Bisa saja dokter memilih ke daerah lain yang lebih jelas kesejahteraannya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved