Mereka Bicara

Ironi Masyarakat Adat Dayak dalam Geopark Meratus

Pada 4 Maret 2019, saya dan beberapa teman berangkat menuju sebuah pedesaan Dayak Meratus. Nama desa tersebut adalah Juhu.

Ironi Masyarakat Adat Dayak dalam Geopark Meratus
M Kipli Alghifary
Dayak Meratus sehari-hari bekerja sebagai petani dan membuat kerajinan khas Dayak yaitu tas bernama butah. 

Oleh: Deanu Haratinu Tu’u, Mahasiswa Fisika FMIPA ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada 4 Maret 2019, saya dan beberapa teman berangkat menuju sebuah pedesaan Dayak Meratus. Nama desa tersebut adalah Juhu. Secara geografis, Desa Juhuterletak di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini tidak memiliki akses kendaraan. Satu-satunya cara untuk mencapai desa ini adalah dengan berjalan kaki selama 3 hari 2 malam dari Desa Kiyu, sebuah desa terakhir tempat kami memarkirkan kendaraan kami.

Perjalanan kami menuju Desa Juhu adalah sebuah survei dalam mencari informasi untuk melaksanakan tugas akhir sarjana Biologi. Sehingga sasaran utama kami pada waktu kedatangan adalah mencari Pembakal (Kepala) Desa Juhu.

Namun ketika sampai di Desa Juhu, Pembakal Desa Juhu ternyata tidak berada di tempat, karena sedang berada di Barabai. Kami kemudian diarahkan oleh masyarakat untuk dapat menginap di Balai Mula Ada Desa Juhu.

Di sana, kami disambut dengan ramah oleh seorang ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Juhu. Beliau, dengan segala keramahannya menyerahkan beras dan sayur-sayuran untuk kami konsumsi, serta berdialog ringan. Kami pun menyampaikan alasan kedatangan dalam rangka penelitian Biologi. Mengetahui bahwa kami adalah mahasiswa perguruan tinggi, dialog pun berubah menjadi sebuah penyampaian keluh kesah.

Hidup Bersama Hutan

Masyarakat Desa Juhu, merupakan sebuah masyarakat Adat Dayak Meratus yang dihidupi dan menghidupi sebuah area luas di tengah pegunungan Meratus. Area ini merupakan area yang mereka sebut sebagai hutan adat, dan hidup berdampingan dengannya melalui segala kearifan setempat.

Segala perlakuan terhadap hutan memiliki tata cara adat tertentu semisal menebang pohon, membuka lahan, menanam ladang, dll. Mereka tidak bisa sembarangan membangun bangunan. Tata cara adat setempat menyatakan bahwa “seserahan” harus diberikan dalam rangka pembangunan tersebut. Menurut mereka, hal ini dilakukan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik dan tanpa mengganggu leluhur (datu).

“Kami hidup dari hutan, kami pun harus mengembalikan ‘kehidupan’ itu kepada hutan kami,” ujar mereka. Hutan menjadi satu bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan terbesar mereka untuk tidak menyukai berbagai informasi tentang penambangan yang akan merambah daerah hutan mereka. Secara terang-terangan, mereka menolak satupun korporasi yang bergerak di bidang perkebunan maupun pertambangan untuk berdialog dengan mereka.

“Mereka bisa memberi kami uang yang besar atas tanah dan hutan kami. Kemudian kami membelanjakan uang tersebut untuk membangun rumah, membeli benda-benda. Tapi kemudian uang akan habis, lalu kami menjual rumah dan benda-benda. Uang penjualan pun akan habis. Uang habis, dan kami tidak memiliki tanah serta hutan lagi. Bagaimana nasib cucu kami nanti?,” ucapnya.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved