Berita Ekonomi

Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pembatalan Regulasi Pajak Pelaku E-dagang, Guna Hindari Kegaduhan

Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pembatalan Regulasi Pajak Pelaku E-dagang, Guna Hindari Kegaduhan

Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pembatalan Regulasi Pajak Pelaku E-dagang, Guna Hindari Kegaduhan
kompas.com
Menkeu Sri Mulyani 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pembatalan Regulasi Pajak Pelaku E-dagang, Guna Hindari Kegaduhan.

Rencana pemerintah menerapkan pajak bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik akhirnya dibatalkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik pun batal diberlakukan.

Adapun jadi pertimbangan utama guna menghindari kegaduhan akibat peredaran informasi yang simpang-siur.

“Ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi tenang dan tidak muncul lagi berbagai macam spekulasi mengenai isu-isu perpajakan di dunia digital,” kata Menteri Keungan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (29/3/2019). 

Baca: Diskon Tiket Penerbangan Garuda Hanya Berlaku di Website, Ini Tanggapan Biro Travel Banua

Baca: Terkait Keputusan MK Soal Suket Pemilih, KPU Tapin Tunggu Aturan KPU RI

Baca: Jadwal Siaran Langsung Debat Ke-4 Capres Pilpres 2019 Ada Jokowi & Prabowo Live Metro TV, Trans7 dll

Baca: 7.000 Orang Ikuti Bawaslu Colour Walk 2019, Bakal Pecahkan Rekor MURI

Baca: Ada Pria Pakai Jasa Vanessa Angel Selain Rian Subroto, Psikisnya Terguncang karena Prostitusi Online

PMK Nomor 210 Tahun 2018 itu mengatur tata cara pemungutan pajak untuk mempermudah administrasi dan mendorong kepatuhan pelaku e-dagang demi menciptakan keadilan dengan pelaku usaha konvensional. Oleh karena itu, tak ada jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-dagang.

Pedagang dan penyedia jasa yang berjualan di platform e-dagang wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen dari omzet. PPh final dikenakan bagi pedagang dan penyedia jasa yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Sementara bagi yang memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

PMK itu bukan dimaksudkan untuk mengejar target pajak, melainkan untuk menjangkau informasi untuk membangun ekosistem e-dagang. Ketika data penjual teridentifikasi, pembeli diharapkan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang.

Selain itu, peraturan juga demi persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha e-dagang.

Halaman
123
Editor: Royan Naimi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved