Jendela

Politik Uang

KAMIS lalu, 28 Maret 2019, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang politisi, Bowo Sidik Pangarso, dari Fraksi Partai Golkar..

Politik Uang
Mujiburrahman 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kamis lalu, 28 Maret 2019, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang politisi, Bowo Sidik Pangarso, dari Fraksi Partai Golkar. Telah disita uang sekitar Rp 8 miliar, terdiri dari uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000, sebagian sudah dimasukkan ke dalam sekitar 400.000 amplop, dan dikumpulkan dalam 82 kardus. Diduga, uang ini disiapkan untuk menyuap pemilih pada pemilu nanti.

Saya pun teringat dengan Dialog di TVRI Kalsel dengan tema “Kampanye yang Mencerdaskan” pada 25 Maret 2019 lalu. Dalam dialog itu, baik pewawancara TVRI ataupun penelpon, lebih banyak membahas politik uang ketimbang kampanye. Ada kesan bahwa kampanye, bagaimanapun hebatnya, tidak akan banyak berpengaruh dibanding uang. Politik uang seolah kejahatan yang tak dapat dihindarkan.

Seorang penelpon berkata, “Di masyarakat kita, politik uang kini sudah menjadi kebiasaan. Jika seorang calon datang dan tidak membawa apa-apa atau dalam istilah Banjar, hanya membawa air liur saja, maka dia tidak akan dipilih.” Penelpon lain mengatakan, “Seorang politisi yang ingin terpilih tentu memantau gerak-gerik saingannya. Jika saingannya main duit, maka dia pun terdorong melakukan hal serupa.”

Benarkah politik uang tak dapat dihindarkan? Haruskah kita terperangkap dalam lingkaran setan tanpa akhir? Kita memilih pemimpin karena dia membeli suara kita dengan uang. Setelah terpilih, dia tidak peduli lagi dengan rakyat karena dia ingin mengembalikan modal sekaligus mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, termasuk korupsi. Pemilu berikutnya, begitu lagi dan lagi sampai kiamat!

Jelas lingkaran setan itu bisa diputus jika kita sungguh-sungguh. Bukankah semua itu terjadi karena kita tidak memiliki keteguhan moral? ‘Kita’ yang dimaksud di sini mencakup politisi, pemilih dan penegak hukum. Jika semua politisi kompak menolak atau semua pemilih tidak mau menerima uang sogok pemilu, maka politik uang dengan sendirinya sirna. Ini sepert hubungan antara pelanggan dan pelacur.

yang, tampaknya para politisi masih banyak yang tergantung pada politik uang. Yang penting menang, meskipun curang. Partai politik juga belum menunjukkan keseriusan dalam mencegah politik uang. Retorikanya boleh hebat, tetapi praktiknya justru terbalik. Masyarakat pemilih juga masih banyak yang pragmatis, lebih-lebih kaum miskin. Daripada menunggu realisasi janji, lebih baik terima uang sekarang.

Hal ini diperparah lagi dengan masih lemahnya penegakan hukum. Masih sangat sedikit kasus politik uang yang benar-benar diproses dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan ada kesan pembiaran alias tahu sama tahu. Tak perlu ribut-ribut, toh semua melakukannya. Dari Bawaslu hingga kepolisian, kita jarang mendapatkan informasi perihal penegakan hukum terhadap pemberi dan penerima politik uang.

Dengan demikian, kita tampaknya menjadi fatalis, pasrah pada kenyataan, tanpa berani mengambil langkah-langkah tegas untuk kebaikan bersama. Seolah, politik uang adalah takdir yang wajib diterima dengan lapang dada. Ini tentu suatu kesalahan besar. Ada tidaknya politik uang sangat tergantung pada pilihan moral kita semua. Jangan salahkan demokrasi apalagi Tuhan. Salahkan diri sendiri!

Dalam riwayat Isra dan Mikraj, yang diperingati pada Rabu, 3 April 2019M/27 Rajab 1440H nanti, pilihan moral itu bahkan tak terhindarkan bagi seorang Nabi Muhammad sekalipun. Ketika seorang perempuan tua memanggil-manggilnya (simbol kehidupan duniawi), Nabi harus memilih antara menghiraukan atau mengabaikannya. Ketika disodori dua gelas minuman, dia juga harus memilih antara susu atau khamar.

Alhasil, selama kita menjadi manusia, kita takkan bisa menghindari pilihan moral. Setiap pilihan moral melahirkan akibat. Pilihan baik berakibat baik. Pilihan buruk berakibat buruk. Hukum ini berlaku seperti hukum alam. Ia berlaku dalam setiap lini kehidupan, termasuk politik. Menerima atau menolak politik uang adalah pilihan moral. Maraknya politik uang menunjukkan betapa bobroknya moralitas kita! (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved