Ekonomi dan Bisnis

Komunitas E-Commerce di Banjarmasin Apresiasi Keputusan Menkeu Tarik Aturan Pajak E-Commerce

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menarik peraturan yang mengatur soal ketentuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Komunitas E-Commerce di Banjarmasin Apresiasi Keputusan Menkeu Tarik Aturan Pajak E-Commerce
kompas.com
Ilustrasi e-commerce 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menarik peraturan yang mengatur soal ketentuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu, berdasar pada kesimpangsiuran informasi yang dikhawatirkan bakal membuat para pelaku UMKM enggan berdagang melalui platform marketplace.

Inti dari PMK ini mengatur tentang pajak kepada pengusaha dan kewajiban untuk menginput NPWP. PMK ini juga mengatur Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui e-commerce yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 31 Desember 2018 lalu.

Sejumlah komunitas e-commerce di Banjarmasin turut menanggapi positif adanya pembatalan aturan ini. Head Corporate Communication Bukalapak, Intan Wibisono melalui Comunity Manager Bukalapak, Mega Tri Agustina menyambut baik keputusan Menkeu itu.

Baca: Jelang Ramadan, Aktivitas Pengiriman Barang di JNE dan PT Lintas Jawa Banjarmasin Stabil

"Semangat kami dengan pemerintah sejak awal selalu sama, yaitu mendorong ekosistem digital. Regulasi yang diterbitkan pemerintah merupakan bentuk dukungan dan perlindungan terhadap perkembangan e-commerce. Sehingga Bukalapak akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan mengatur perkembangan e-commerce," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, Bukalapak terus berupaya memberdayakan dan menaikkelaskan jutaan usaha kecil di seluruh Indonesia, serta memberdayakan warung konvensional untuk turut menikmati kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi.

Koordinator sekaligus pelapak komunitas Bukalapak Banjarmasin, Mahriansyah mengaku, belum membayar pajak secara pribadi sebab tidak memproduksi sendiri barang yang dijualnya.

"Saya saat ini dropshipper, trafiknya alhamdulillah meningkat. Untuk menyiasati ongkir mahal, biasanya bikin paketan barang biar lebih nyaman saat pengiriman. Jadi transaksi bisa beberapa item," ujarnya.

Lain lagi dengan Ketua Komunitas Kampus Shopee Banjarmasin, Adam Nugraha Wiradhana. Pihaknya mengaku tidak keberatan adanya pajak bagi pelaku e-commerce.

"Bagus saja ada peraturan tentang pajak e-commerce, cuma harus benar-benar dikaji, karena banyak dagangan online ini produknya sudah dari supplier kena pajak, terus jual kena pajak lagi, dobel pajak jadinya," ujar Adam.

Baca: Breaking News : Api Mengamuk di Kuin Cerucuk Saat Kota Banjarmasin Terjadi Hujan Deras

Menurut Adam, peraturan pajak itu harus jelas dan fleksibel tidak memberatkan pedagang online. Dia menginginkan pajak di include kan di penjualan, misalnya harga produk Rp.100.000, maka otomatis di sistem marketplace sudah dipotong pajaknya, sehingga pedagang tetap dapat harga bersih.

Selain bergabung dengan Shopee, diakuinya, juga menjual barang online melalui marketplace lainnya, yakni Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Trafik perkembangan usahanya sangat meningkat sejauh ini menggunakan variasi marketplace tersebut.

"Selama ini bayar pajak, dipotongkan langsung oleh Blibli, dan dilaporkan oleh Blibli secara periodik sesuai aturan pemerintah, kalau Shopee bayar pajak corporate saja, untuk seller tidak dibebankan," imbuh dia.

Terkait mahalnya ongkos kirim, Adam menuturkan, hal itu kurang berpengaruh bagi usahanya. Karena dia memggunakan program promosi dari marketplace, yakni gratis ongkir atau subsidi ongkir.

"Kami juga memanfaatkan pengiriman cashless dari kurir J&T dan JNE, jadi tidak perlu bayar cash di counter, karena kurir menagihnya langsung ke marketplace," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved