Tajuk

Bola Panas Netralitas

Pada Pilpres 2019 ini ada dua calon Capres-Cawapres yakni Joko Widodo dan KH Maruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Bola Panas Netralitas
kompas.com
Ilustrasi capres-cawapres di Pilpres 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID - NUANSA Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 jelang pencoblosan pada 17 April mulai memanas.

Pada Pilpres 2019 ini ada dua calon Capres-Cawapres yakni Joko Widodo dan KH Maruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan mereka sudah punya basis massa pendukung di semua lini, baik di lapangan maupun di dunia maya.

Seperti orang jatuh cinta, tiap pendukung punya pandangan pembenar terkait berbagai informasi yang beredar mulai isu hingga kabar yang sengaja dihembuskan dan kemudian diidentifikasi sebagai hoaks.

Di satu sisi, dalam tiap gelaran pesta demokrasi tentu ada pihak yang selalu berada dalam posisi netral. Di antaranya adalah TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), KPU serta Bawaslu hingga media sebagai salah satu pilar demokrasi.

Namun seiring berjalan, mereka yang netral ini justru terkena ‘awan panas’ menyoal kredibilitas hak netralitas yang dimiliki.

Dari amatan berbagai linimasa media, kabar adanya ASN yang berfoto sembari mengacungkan simbol jari dan berujung hukuman indisipliner ramai dibahas. Pun saat KPU sebagai penyelenggara Pemilu justru dianggap berpihak ke salah satu Capres-Cawapres juga perlu dicermati.

Kemudian adanya survei Litbang Kompas yang kemudian dibahas warganet hingga menyeret ke berbagai hal di luar kontekstual hasil survei yang mengemuka. Dinamika yang terjadi di luar dan di internal pun layak untuk dicermati.

Dan terakhir adalah ramai perihal adanya grup Whatsapp (WA) Pilpres 2019 yang berisikan 43 polisi dari berbagai pangkat.

Dari tangkapan layar grup WA tersebut tertera kalimat pendekatan ke masyarakat yang berakhir ajakan untuk memilik salah satu paslon Capres-Cawapres.

Walau kemudian dijawab oleh Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansah, yang menyampaikan bahwa isu mengenai perintah mengumpulkan suara mendukung paslon Capres-Cawapres ini merupakan kabar bohong atau hoaks.

Bola panas sanksi netralitas sosok yang harus netral ini bahkan sempat membuat Presiden RI yang juga Capres Jokowi angkat bicara. Khususnya mengomentari soal pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi mengenai adanya perintah ke aparat kepolisian di Garut untuk menggalang dukungan bagi paslon 01 di Pilpres 2019.

Saat gelaran pesta demokrasi sekelas Pilpres, netralitas adalah satu hal yang wajib dijunjung. Meski sebenarnya pada pemangku jabatan itu punya hak untuk memilih, namun saat menyuarakan keterpilihan baiknya melepas semua atribut jabatan yang menempel di dirinya.

Pilihan di Pilpres 2019 cuma urusan dalam hitungan beberapa menit di dalam bilik suara. Memilih A silakan, memilih B pun monggo.

Jadi tak perlu tensi pendukung Pilpres ditunjukkan terlalu berlebihan. Intinya, Capres A dan B adalah putra terbaik bangsa serta diyakini memberikan yang terbaik buat Indonesia. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved