Mereka Bicara

Pemilihan Umum dan Kecurangan

Secara hukum proses pemilihan umum sudah dimulai. Karena Pasal 167 ayat (2) UU Pemilu menetapkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai

Pemilihan Umum dan Kecurangan
SERAMBINEWS.COM
pemilu pencoblosan pilkada 

Oleh: PROF DR H Muhammad Hadin Muhjad SH MHUM, Profesor Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Secara hukum proses pemilihan umum sudah dimulai. Karena Pasal 167 ayat (2) UU Pemilu menetapkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai pada saat perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan nanti diakhiri pada saat pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Cuma masyarakat tahunya yang dimaksud pemilu itu adalah pada hari pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Dan hari yang dimaksud sebentar lagi sampai karena sudah masuk dalam hitungan hari yaitu pada tanggal 17 April 2019.

Banyak orang berharap bahwa pemilu (general elections) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi pemilu merupakan wujud kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat dalam kehidupan bernegara. Dan pemilu itu adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern. Oleh karena itu rakyat jangan menyia-nyiakan kekuasaan yang tertinggi ini untuk menentukan siapa yang menurut mereka layak untuk dipilih.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka pemilihan umum di Indonesia menganut asas “luber” singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “luber” sudah ada sejak zaman Orde BaruOrde Baru.

Langsung; Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum; Berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas; Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia; berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Di era reformasi ditambahkan asas “Jurdil” singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas “jujur” mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

Asas “adil” adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilu ini merupakan sarana mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Pemilu 2019 sudah masuk dalam hitungan hari, haruslah dijamin bahwa secara kualitas akan lebih baik daripada Pemilu 2014, baik dari jumlah pemilih yang lebih banyak dan jumlah pelanggaran yang harus lebih berkurang secara statistik.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved