Berita Banjarbaru

Kantor Imigrasi Banjarmasin Gagalkan TKI Non Prosedural, Tolak Usulan Paspor Mencurigakan

Kantor Imigrasi Banjarmasin juga telah menolak sebanyak empat orang pemohon pada bulan Februari dan tiga orang pada Maret 2019.

Kantor Imigrasi Banjarmasin Gagalkan TKI Non Prosedural, Tolak Usulan Paspor Mencurigakan
(banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)
kantor imigrasi_pelayanan kanim banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin selama triwulan pertama Januari-Marat 2019  telah menerbitkan sebanyak 15. 324 paspor.

Dari data sejumlah pemohon paspor tersebut ternyata Kantor Imigrasi Banjarmasin juga telah menolak sebanyak empat orang pemohon pada bulan Februari dan tiga orang pada Maret 2019.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Syahrifullah melalui Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Banjarmasin Iwan Irawan, Kamis (4/4/2019) membenarkan kantor Imigrasi menolak sejumlah permohonan paspor.

Baca: Jelang Ramadan, BI Rangkul Dinas Perdagangan dan Bulog Tekan Inflasi dan Pengendalian Harga 

Baca: Habib dan Ulama Banua Anam Deklarasikan Dukung Prabowo-Sandi  

Baca: NEWSVIDEO : Peringati Isra Miraj Bersama Ulama Banua Anam, Ulama dan Habaib Gelar Deklarasi 232

Baca: Setengah Jam Listrik Padam , UNBK SMAN 1 Tabunganen Sempat Terhenti 

Ia merinci pada Februari itu telah ditolak sebanyak empat orang laki-laki sedangkan pada Maret dua perempuan dan satu laki-laki.

“Alasan kami tidak menerbitkan paspor kepada mereka karena kami melihat ada indikasi kuat bahwa pemohon tersebut akan bekerja sebagai TKI Non Prosedural yaitu tidak sesuai dengan ketentuan,"terangnya.

Iwan mencontohkan, diantaanya ada yang mengaku akan membawa Tag Boat dari Malaysia ke Indonesia tetapi tidak memiliki surat-surat keterangan yang lengkap sehingga pihaknya khawatir malah ia akan bekerja di laut internasional secara ilegal dan kemudian mendapatkan masalah yang merepotkan instansi terkait serta pemerintah secara keseluruhan.

"Jadi kami sifatnya mencegah terjadinya TKI Non Prosedural sehingga kepada mereka yang seperti itu kita arahkan untuk meminta persetujuan Kantor Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Banjarbaru,"ungkapnya.

Setelah ada rekomendasi dari sana, sambungnya, baru diterbitkan paspor untuk mereka. Dalam kasus lain ada juga yang mengaku mau jalan-jalan ke Malaysia karena diajak Bibinya tetapi ketika diminta rincian jadwal keberangkatan, alamat tujuan serta tiket pulang pergi yang bersangkutan tidak muncul lagi di Kanim.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Dodi Karnida menegaskan bahwa memang jajaran keimigrasian Indonesia menerapkan kebijakan selektif untuk menerbitkan paspor khususnya kepada pemohon yang terindikasi akan bekerja di luar negeri tetapi non prosedural.

Maksudnya melindungi seluruh para pemegang paspor agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia, korban mafia tenaga kerja maupun bentuk ekploitasi lainnya.

"Kami ingin agar para pemegang paspor itu ketika di luar wilayah Indonesia tidak mendapatkan masalah atau bahkan mencemarkan nama baik Bangsa Indonesia misalnya bekerja secara illegal, kemudian dipermainkan, diekploitasi oleh mafia perdagangan orang sehingga hak-haknya tidak dibayar dan bahkan menjadi korban penganiayaan secara psikologis, penganiayaan fisik maupun kehilangan masa depan atau bahkan kehilangan nyawa," katanya.

Dia bersyukur pimpinan menerapkan kebijakan pencegahan TKI Non procedural ini didukung oleh seluruh jajaran keimigrasian Indonesia termasuk oleh jajaran keimigrasian di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya Dodi menambahkan bahwa dari sistem yang dimonitor di Kanim Banjarmasin pada tanggal 2 April yang lalu dan menurut keterangan petugas di sana, ternyata pada tahun 2019 ini telah ada sebanyak 11 (sebelas) permohonan paspor yang duplikasi/ditolak adjudicator masing-masing sebanyak 1 (satu) permohonan pada bulan Februari dan 10 (sepuluh) permohonan pada bulan Maret dengan alasan identitas yang diajukan tidak identik dengan data yang ada pada Pusat Data Keimigrasisan (PUSDAKIM) yang bersumber dari permohonan sebelumnya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved