Berita Banjarmasin

APBD Kalsel Tak Sampai Rp 7 Triliun, Dewan : Terlalu Kecil Bagi Daerah Penghasil Batu Bara

Walaupun menjadi salah satu daerah penghasil batu bara utama di Indonesia, namun Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai belum menikmati hasil eksplorasi

APBD Kalsel Tak Sampai Rp 7 Triliun, Dewan : Terlalu Kecil Bagi Daerah Penghasil Batu Bara
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Surinto. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun menjadi salah satu daerah penghasil batu bara utama di Indonesia, namun Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai belum menikmati hasil eksplorasi perut buminya.

Dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak menyentuh Rp 7 triliun di Tahun 2019, hal ini membuat bingung Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Surinto.

Padahal menurutnya rata-rata ada 150 juta ton emas hitam hasil eksplorasi yang dikeluarkan dari perut bumi di Kalsel baik untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor setiap tahunnya.

Dengan asumsi harga batubara 70 USD hingga 75 USD per metrik ton saja, artinya batubara senilai ratusan triliun keluar dari Kalsel.

Baca: Di Pemerintah Kabupaten Banjar Ada 14 Kepala UPT Mendadak Dimutasi, Ada Apa Ya?

Baca: Aurel Dilarang Keras ke Rumah Krisdayanti, Ashanty Kaget Kecemburuan Putri Bungsu Anang Hermansyah

Baca: Ustadz Yusuf Mansur Bongkar Kemiripan Kampanye Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Jokowi

"Itu baru batu bara, belum lagi komoditi lainnya seperti sawit dan yang lainnya," kata Surinto.

Surinto menilai royalti yang diterima daerah masih begitu kecil dari nilai omzet batu bara yang demikian besar setiap tahunnya.

Ia menjelaskan, dimana diatur pada Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah diatur pembagian rasio loyalti 80 untuk daerah dan 20 untuk pusat.

Walaupun seolah-olah besar, namun Surinto beberkan besaran rasio 80 tersebut diambil dari 5 persen nilai batu bara.

"80 untuk daerah 20 untuk pusat seolah olah besar, padahal 80 dari 5 persen. Penghasilan negara itu dari batubara kan 13,5 persen, dari 13,5 persen itu yang dibagi hasilkan ke daerah hanya 5 persen, jadi 80 persen dari 5 persen. Kalau diilustrasikan dengan daging ayam, diambil dulu dadanya oleh pusat, baru dibagi 80 20," kata Surinto.

Hal inilah yang menurutnya sedang diperjuangkan DPRD Provinsi Kalsel untuk bisa memperbesar rasio royalti yang diterima Kalsel atas eksplorasi batu bara.

Bertemu dengan Kementrian ESDM di Pusat, Ia mengaku mendapat sedikit angin segar karena Kementrian menyetujui jika rasio perhitungan royalti dinaikkan dari 5 persen menjadi 10 persen.

"Kalau jadi naik, 80 20 dari 10 persen kan artinya dua kali lipat daripada yang diterima Kalsel selama ini," terangnya.

Walau demikian, Surinto mengaku hal tersebut masih membutuhkan proses dan ikhtiar panjang tak hanya Legislatif tapi juga Eksekutif di Daerah.

Ia juga menyarankan Gubernur Kalsel, untuk bisa mengadakan pertemuan dengan para Anggota DPR RI dan DPD RI Perwakilan Kalsel untuk duduk bersama membahas masalah strategis di Banua.

"Harusnya ada forum setidaknya enam bulan sekali mengundang mereka 11 Anggota DPR RI dan 11 DPD RI orang Banua untuk selesaikan masalah di sini," kata Surinto. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved