Berita Banjarmasin

Akademis FH ULM Sebut Peredaran Narkoba di Banua adalah Sebuah Industri!

Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang strategis dan berada lintas sektoral diantara tiga penjuru yaitu Kaltim, Kalbar dan Kalteng.

Akademis FH ULM Sebut Peredaran Narkoba di Banua adalah Sebuah Industri!
Istimewa
Akademis Fakultas hukum ULM dan pakar hukum Pidana, Daddy Fahmanadie 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang strategis dan berada lintas sektoral diantara tiga penjuru yaitu Kaltim, Kalbar dan Kalteng.

Terutama kota Banjarmasin sebagai kota industri dan dagang yang bergeser menjadi metropolis, maka tidak heran jika narkoba atau peredaran narkoba ada didalamnya dalam berbagai pola, baik lingkungan dan oleh individunya sendiri.

Menurut Akademis Fakultas hukum ULM dan pakar hukum Pidana, Daddy Fahmanadie, kalau dipersempit dalam kontek faktor penyebab memang para ahli menyebut dua faktor, orang yang menggunakan narkoba secara ilegal yaitu faktor individual dan lingkungan.

Kenapa di Kalsel sulit diberantas, pertama yang harus dilihat ada dua perspektif lingkaran atau mata rantai perederan narkoba tersebut secara sosiologis dan kedua pola penegakan hukumnya, serta implementasi pemidanaan terhadap pecandu/pengguna, kurir, pengedar atau Bandar.

Di Kalsel kita bisa lihat baik BNN atau polri melalui ditresnarkoba polda seringkali meringkus atau menangkap penyalahguna narkoba, pola-pola lingkaran peredaran narkoba ini sangat dinamis berkembang dengan model yang berubah-ubah terutama modusnya jika kalau narkoba memang digunakan untuk kepentingan individu maka dia adalah User tetapi darimana dia mendapat barang maka tentu melalui penjual atau kurir, darimana "barang" muncul itu yang sangat spesifik sebab narkoba sifatnya adalah "organiced crime" atau kelompok kriminal terorganisasi.

Dimana kalau kita kaitkan dengan konteks peredaran maka memang polanya berjaringan bahkan kesulitannya adalah biasanya apakah itu sel-sel yang panjang sampai lintas negara atau dengan kata lain jaringan internasional atau sel-sel terputus, itulah biasanya terkadang yang disebut bandar kelas menengah atau juga kelas bawah.

Baca: 384 SK CPNS Dibagikan, Satu Orang CPNS Banjarmasin Jatuh Lalu Diangkat Pria Berseragam Hitam Putih

Modus-modus mereka berubah-ubah itu yang memang menjadi juga kesulitan karena antara mereka dan penegak hukum saling sama-sama mengimbangi pola sehingga terkadang mereka lebih " gesit", ketimbang penegak hukum kita, sebaliknya juga penegak hukum kita gesit satu langkah maju didepan dari Mereka, ini selalu terjadi dalam penegakan hukum pemberantasan narkoba.

Adalah jelas sesuatu keuntungan atau motif ekonomi sebab bagi mereka narkoba adalah sebuah industri baik itu peredaran narkoba dengan golongan tanaman atau obat-obatan alias Drugs, selain komersialitas narkoba uang keuntungan biasanya disamarkan dalam bentuk pendukung-pendukung usaha-usaha dalam bentuk lain ini untuk kartel atau jaringan narkoba besar sebenarnya indonesia bisa menjeratnya dgn UU tindak pidana pencucian uang dalam praktek tetapi hal tersebut masih sangat minim.

Baca: Bukti Syahrini Akan Istiqamah Berhijab Usai Dinikahi Reino Barack? Cek Curhat ke Ustadz Abdul Somad

Petugas atau penegak hukum tentu memberantas Narkoba didukung dengan Payung hukum saat ini baik UU ataupun peraturan daerah disetiap daerah terutama Kalsel, maksimal tidaknya penegak hukum dalam memberantas Narkoba adalah relatif, sebab jika kita lihat dari sisi jumlah atau kuantitas maka boleh jadi sudah maksimal bahkan bandar kakap internasional di Bali sudah ditangkap dan digeser ke nusakambangan, termasuk dikalsel beberapa peredaran yang sudah diungkap oleh polda kalsel dan BNN provinsi diketahui berjaringan ke negara tetangga yaitu malaysia, hal ini tentulah memerlukan kesamaan persepsi dalam melakukan penegakan hukumnya serta harmonisasi koordinasi sehingga jaringan lintas negara bisa ditangkap.

Regulasi kita juga sudah mengatur hal tersebut bahkan ketika narkoba dikatakan sebagai kejahatan serius maka asas universal penegakan hukum berlaku disetiap negara terutama para negara peserta konvensi anti narkoba, dari sisi kualitas maka memang ini yang menjadi persoalan ketika masih terjadi disparitas atau perbedaan kesenjangan jika kita lihat maka kebanyakan narapidana adalah pengguna atau kurir saja bisa dibilang hanya seperempatnya saja Bandar atau pengedar yang menjadi narapidana, ini penting untuk menjadi catatan sebab ketika disparitas yang muncul adalah karena target kuantitas yang dipenuhi maka tentu bertentangan dengan teori keseimbangan sebab disparitasnya lebih kepada pengguna yang kebnyakan juga ada pada level masyarakat dengan pekerjaan kelas bawah hanya sedikit juga yang menengah.

Baca: Kenakan Tarif Segini untuk Pengendara Motor dan Pejalan Kaki, Tak Sedikit yang Digratiskan

Hal lain adalah minimnya pengetahuan penyidik terhadap korelasi antara prinsip sarana dan hasil dalam tujuan memidana sehingga kebanyakan kuantitas yang menjadi pilihan ketimbang seimbang antara kuantitas dan kualitas, parameter lain adalah polemik subordinasi kelembagaann dalam penindakan antara satuan baik dari BNN maupun ditresnarkoba kepolisian karena misal ada kesamaan target atau tangkapan kemudian juga garis kordinasi didaerah sangat menjadi attensi terhadap hal ini, selain itu masalah regulasi dlm uu narkoba no 35 tahun 2009 masih terdapat kerancuan terhadap frasa 'memiliki' sebab pasal 127 adalah jelas untuk pengguna sementara pasal 112,113 114 , 116 ini ditujukan untuk peredaran dengan frasa yang juga memiliki itu terdapat dipasal 127 maka tidak jarang pengguna di jerat pasal berlapis oleh penyidik ini dilematis sebab hasilnya justru corak punitive atau menghukum.

Sementara justru tujuan pemidanaan adalah membuat orang sadar untuk tidak melakukan lagi dengan perbaikan maka yang terjadi adalah memang overkapasitas didalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Hal lain adalah penguatan pemberantasan melalui peraturan daerah artinya bahwa bagaimana peran perangkat daerah menanggulangi peredaran narkoba tentu melalui juga kordinasi baik dengan BNN dan polri dalam penindakan.

Tertangkap dan unsur tebang pilih itu relatif tergantung memang darimana sisinya dilihat terlepas dari hal tersebut usaha penegak hukum, BNN dan kepolisian patut kita apresiasi sebab pemberantasan atau penindakan tetap dilakukan dalam hal mencegah atau menindak peredaran narkoba, negara dan masyarakat harus mendukung gerak dan langkah aparat penegak hukum untuk berantas narkoba, akan tetapi terakhir yang harus ditekankan adalah bagaimana keseimbangan antara pencegahan dan penindakan sehingga ada korelasi positif kepada tujuan pemidanaan, yang kedua adalah memaksimalkan kesadaran masyrakat melalui peran tokoh tokoh agama dan orang tua untuk supaya menghindari keterlibatan penggunaan atau peredaran narkoba.

Ketiga adalah sanksi pemidanaan yang harus dimodifikasi karena meskipun sudah ada pidana Mati tetapi ternyata masih belum ampuh untuk membuat para pengedar jera atau tidak berbuat lagi ini yang menjadi dilematis sehingga sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait. (Banjarmasinpost.co.id/Kur)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved