Berita Banjarbaru

Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Desa, Pemprov Kalsel Libatkan ULM, Ini Penjelasannya

pihak pemeritah Provinsi Kalsel menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk memantaunya evektivitas tenaga pendamping desa.

Evaluasi  Kinerja Tenaga Pendamping Desa, Pemprov Kalsel Libatkan ULM, Ini Penjelasannya
Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Zulkifli 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -Keberadaan Pendamping Desa untuk Dana Kelurahan akan dievaluasi efektifitasnya.

Pihak pemeritah Provinsi menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk memantaunya.

"Ya kami Libatkan atau bekerja sama dengan ULM untuk mengevaluasi tenaga pendamping desa. Sekitar lima sampai enam. Orang yang betul betul memiliki kompetensi yang mumpuni. Sekarang dijalankan dan mengecek ke lokas di desa-desa. Tentang bagaimana efektifitas keberadaan pendamping itu. Apakah perlu ditambah kualitas atau diperkuat wawasannya saja, " kata dia.

Disebutkan Zulkifli, keluhan beberapa kepala desa (kades). Ia menyebut, sebagian kades menghendaki satu desa didampingi satu petugas pendamping.

"Pendamping desa ini dibiayai oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kuota pendamping desa di Kalsel 979, karena ada yang mengundurkan diri jumlah saat ini 927," ujar Zulkifli.

Baca: Pencarian Tiga Korban Tertimbun Tanah Longsor di Pumpung Cempaka Dilanjutkan Malam Hari

Baca: Pencarian Korban Tertimbun Longsor di Pumpung, Kapolres Kelana Jaya Teriak Halau Warga

Baca: Lokasi Longsor di Pumpung Cempaka Berlumpur, Kepala Basarnas Sebut Termal Detektor Tak efektif,

Menurut Zulkifli, sesuai permintaan para kades pihaknya melakukan kajian bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Kajian itu, ujarnya, akan mengevaluasi kualitas pendamping desa di Kalsel. Hasil akhirnya bisa menambah pendamping atau malah mengurangi.

"Yang dikaji itu bagaimana kinerja pendamping desa, apakah sudah cukup atau perlu ditambah," bebernya.

Menurut Zulkifli, dari hasil kajian tim ahli dari ULM akan disampaikan ke Kementerian sebagai pertimbangan evaluasi kinerja pendamping desa. Memang idealnya, kata Zulkifli, satu desa didampingi satu pendamping.

"Tapi akan kita lihat juga kualitasnya, apakah sudah sesuai atau belum. Bisa saja jika kualitasnya bagus maka mengurangi jumlah kuantitas yang ada. Tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pendamping desa, sekitar Rp1, 5 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu kinerja harus efektif sampai 99 persen," tegasnya.

Zulkifli menambahkan, pihaknya tidak bisa menganggarkan untuk tenaga pendamping desa, sebab kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. "Kita tunggu saja hasilnya akhirnya apakah direkomendasikan ditambah atau bagaimana," ungkapnya.

Diketahui, jumlah desa di Kalimantan Selatan 1.864, sedangkan jumlah pendamping desa hanya 927 orang. Satu pendamping bisa menangani sampai tiga desa. (banjarmasinpost.co.id /Lis).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved