Berita Banjarbaru

KPK Sebut Kalsel Masih Rawan Tindakan Korupsi, Ini Penjelasan Waket KPK Alexander Mawarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kalsel memiliki nilai 60 persen rata rata dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).

KPK Sebut Kalsel Masih Rawan Tindakan Korupsi, Ini Penjelasan Waket KPK Alexander Mawarta
tribunnews.com
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kalsel memiliki nilai 60 persen rata rata dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"Kalsel masih 60 persen dari skala 0 hingga 100 persen. Tentu hal ini harus menjadi perhatian dari Gubernur dan pemerintah daerah di kalsel untuk meningkatkan angka capaiannya," kata

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Kalimantan Selatan dan Pencanangan Zona Integritas Pemprov Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (10/4/2019).

Menurut dia, nilai 60 persen tersebut masih rawan terjadinya tindak korupsi, karena menurutnya ada disuatu daerah yang sudah mencapai 90 bahkan 100 persen belum tent tidak ada korupsinya.

Apalagi kalau capaiannya masih 60 persen artinya masih banyak lubang-lubang didalam tata kelola di pemerintah daerah yang masih perlu diperbaiki.

Baca: Satresnarkoba Polres HSU Gerebek Pengedar Sabu di Banjang, Lima Paket Sabu Ditemukan

Apa saja yang dianggap rawan korupsi?
Alexander Marwata mengungkapkan bahwa sektor yang rawan yakni di Perizinan disektor Minerba, Pengadaan barang dan jasa, menejemen SDM yakni jual beli jabatan.

"Terkait penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian izin-izin itu sudah ada beberapa kepala daerah yang kami tindak," lontarnya.

Untuk itu, saat ini pihaknya sedang giat melakukan penertiban didaerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya untuk ditertibkan izin-izin tambang yang Non-CNC atau Clean and Clear supaya dicabut. Izinnya akan dicabut, karena mengambil tambang tapi tidak pernah banyar pajak.

Menurutnya akan aneh ada program yang kadang-kadang kegiatannya tidak ada sangkutannya dengan masyarakat.

Dia beroerinsipKPK KPK ingin membuka, agar masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau transparan.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved