Mereka Bicara

Mitos dan Klenik di Pemilu

Kontestasi demokrasi 2019 mulai masuk fase klimaks. Dinamika dan iklim politik semakin hiruk pikuk dan memanas. Pemilu 2019 akan menjadi pemilu ke-12

Mitos dan Klenik di Pemilu
Tribun Batam

OLEH: RIBUT LUPIYANTO, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kontestasi demokrasi 2019 mulai masuk fase klimaks. Dinamika dan iklim politik semakin hiruk pikuk dan memanas. Pemilu 2019 akan menjadi pemilu ke-12 sejak NKRI berdiri. Jalan panjang yang telah dilalui idealnya membawa perbaikan signifikan dari pemilu ke pemilu. Faktanya kualitas pemilu baik dari aspek prosedural dan substansial masih menapaki jalan terjal.

Modernisasi demokrasi baik secara administratif maupun substantif memang telah terjadi. Namun masih belum sesuai ekspektasi. Bahkan hal-hal yang mestinya mulai ditInggal, nyatanya masih terpegang kuat dan terkesan dipelihara demi kepentingan politik. Salah satunya terkait mitologi demokrasi. Seluruh stakeholder penting menyikapi dan memiliki komitmen mengelolanya semata demi kualitas demokrasi yang semakin maju.

Nilai Mitologi

Dibalik perubahan-perubahan positif, ritus elektoral masih terus memegang erat mitologi politik. Mitos politik umumnya muncul sebagai produk politik tradisional. Menurut Karen Armstrong, mitos memiliki fungsi khusus, yaitu menjelaskan sesuatu yg belum mampu disentuh oleh logos (nalar, akal). Dalam perjalanan waktu, mitos mengalami komodifikasi, yakni dirancang sebagai komoditas guna memenuhi berbagai jenis tujuan (Endibiaro, 2014). Komodifikasi paling mutakhir adalah hadirnya mitos politik.

Banyak bentuk mitos politik yang terus dilestarikan dan dihembuskan ke publik demi merengkuh kemenangan mudah dengan nalar pendek.

Pertama adalah mitos asumsi massa. Massa yang terlihat berkerumun banyak akan menjadi kebanggaan dan senjata unjuk kekuatan (show of force) dari partai politik (parpol). Model pengerahan massa menjadi aksi andalan yang diyakini bisa membuktikan kekuatan hingga memengaruhi pilihan. PraktIknya tidak jarang yang mengabaikan kualitas massanya. Massa berbayar menjadi fenomena lazim menangkap peluang mitos politik ini. Implikasinya massa tersebut hanyalah fatamorgana, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan antipati lantaran tingkah polah massa yang susah terkendali.

Kedua adalah mitos popularitas. Popularitas memang menjadi jalan pembuka bagi elektabilitas. Sayangnya parpol memilih cara instan dan segala upaya demi mendapatkan personIl populer. Caleg artis dan publik figur melalui rekruitmen umum menjadi andalan. Dampaknya kaderisasi mati dan ideologisasi tidak terjadi. Polularitas juga sekuat tenaga digapai dengan praktik-praktik politik pencitraan. Dinamika figur dijual melalui rekayasa seolah-olah. Media menjadi senjata memuluskan jual citra ini.

Ketiga mitos modal. Biaya selalu menjadi dilema dalam praktik berpolitik di Indonesia. Pemilu tidak dipungkiri membutuhkan finansial tidak sedikit. Beragam cara pun dilakukan parpol demi mempertebal kantongnya. Artis dan pengusaha menjadi incaran untuk mengisi jabatan struktural atau caleg. Perselingkuhan politik dengan pengusaha juga kerap terjadi melalui segenap janji imbalan pascakemenangan. Hal ini makin runyam dengan makin mengguritanya politik uang. Siapa bermodal tinggi diyakini akan memenangkan kompetisi. Kampanye sering menjadi ajang adu modal bukan adu gagasan.

Keempat mitos putra lokal. Putra lokal tidak bisa dipungkiri memiliki basis sosiologis lebih kuat. Kemampuan penguasaaan teritori pun akan lebih baik dari pada orang luar. Akomodasi terhadap putra lokal menjadi iklim positif bagi pembangunan daerah. Konsekuensinya kualitas personil juga menjadi prioritas pemenuhan. Kehadiran putra lokal mestinya tidak menjadi prioritas utama. Prioritas pentingnya adalah berbasis kualitas personil.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved