Berita Kabupaten Banjar

Soal Keluhan Warga Tajaulandung, ini Penjelasan DLH Banjar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjar H Boyke Wahyu Triestiyanto mengatakan mengenai kasus pencemaran sungai akibat perusahaan kelapa sawit

Soal Keluhan Warga Tajaulandung, ini Penjelasan DLH Banjar
DOKUMEN PRIBADI
H BOYKE WAHYU TRIETIYANTO, kepala DLH Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjar H Boyke Wahyu Triestiyanto mengatakan mengenai kasus pencemaran sungai akibat perusahaan kelapa sawit di Desa Tajaulandung, tidak ada pengaduan yang masuk ke instansiya.

Informasi tercemarnya sungai di Tajaulandung tersebut, kata Boyke, disampaikan masyarakat saat acara bedah rumah di desa tersebut tahun lalu.

Tim DLH kemudian ke lapangan, menemui Ketua RT (Sopyan).

Selanjutnya melihat lokasi kebun kelapa sawit yg dikatakan sebagai sumber pencemar.

Saat itu pihaknya juga didampingi perwakilan masyarakat.

"Ternyata kebun kelapa sawit tersebut sudah lama terbakar dan tidak ada aktivitas apa pun lagi di lokasi. Hanya ditumbuhi ilalang sehingga tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak terbukti," jelas Boyke.

Baca: Nyaris Dijodohkan dengan Suami Syahrini, Reino Barack 14 Tahun Lalu, Luna Maya Sebut Keduluan Ariel

Baca: Postingan Bibi Ardiansyah Ungkap Kondisi Vanessa Angel di Rutan Medaeng, Nyanyi Pakai Hijab?

Baca: Tangis Gisella Anastasia karena Wijaya Saputra Terungkap, Eks Istri Gading Marten Sebut Titik Lelah

Baca: Via Vallen Tertipu Anak Bule Saat di Pantai, Pedangdut Kesayangan Rhoma Irama Ini Kaget Bahasanya

Pada acara sosialisasi pengaduan di Kecamatan Martapura Barat pada November 2018, bebernya, kepada perwakilan Desa Tajaulandung pihaknya meminta agar menyampaikan laporan ke DLH Banjar.

Terutama mengenai perusahaan kelapa sawit yang mana diduga telah mencemari sungai (dugaan sumber pencemar).

"Tapi sampai sekarang tidak ada laporan atau surat dari masyarakat," tandas Boyke.

Dikatakannya, berdasar Permen LHK nomor P22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan atau Perusakan Hutan, Pasal 10 Ayat (5), disebutkan pengaduan paling sedikit memuat informasi mengenai dugaan sumber atau penyebab.

Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 dinyatakan dalam hal pengaduan belum lengkap, petugas melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Lalu, ayat dua menyatakan dalam hal batas waktu terlewati namun pengadu belum melengkapi informasi pengaduan, pengaduan tidak diregistrasi.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved