Opini Publik

Nasib Caleg di Tengah Gemuruh Pilpres

Baleho para caleg yang bertebaran di sepanjang jalan, menghiasi iklan politik serta berbagai selebaran yang tumpah ruah seperti tidak digubris pemilih

Nasib Caleg di Tengah Gemuruh Pilpres
Banjarmasin Post Group
Salah satu baliho caleg yang terlihat di Jalan A Yani, Km 4 Banjarmasin. 

Oleh: DR MOHAMMAD EFFENDY SH MH
Dosen FH ULM/Mantan Komisioner KPU Kalsel

Sejak reformasi bergaung tahun 1998 telah menghasilkan berbagai perubahan mendasar di bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan bidang politik yang signifikan adalah dibukanya peluang pembentukan partai politik baru yang tadiya di bawah rezim ordebaru hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya.

Secara tehnis penyelenggaraan pemilihan umum pasca reformasi selalu dipisahkan antara pemilihan umum untuk anggota legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemilu pertama era reformasi dilaksanakan tahun 1999, dan pemilu tersebut diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif, sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi sejak pemilu kedua tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme langsung oleh rakyat yakni berupa pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilu anggota legislatif dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dalam jeda waktu sekitar tiga bulan dlaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pemisahan jadwal waktu pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden salah satu pertimbangannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan presidential threshold, yaitu berupa persyaratan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calonnya. Praktek pemilu secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden telah berlangsung beberapa kali yakni; pemilu tahun 2004, 2009, dan pemilu 2014.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah praktek penyelenggaraan pemilu secara terpisah dimaksud. Secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi dmaksud harusnya sudah dilaksanakan dalam Pemilu Tahun 2014. Akan tetapi MK secara arif menyebutkan bahwa penyelengaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan memerlukan beberapa persiapan dan penyesuaian. Selain itu secara tehnis penyelenggara pemilu yakni KPU juga memerlukan berbagai persiapan yang cukup rumit, maka pemilu secara bersamaan tersebut akan dimulai tahun 2019.

Implikasi di Lapangan Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas perubahan UU Pemilu, dan pembahasan UU dimaksud menjadi sangat alot dan memakan waktu lama karena merangkum tiga UU sekaligus, yakni UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pilpres menjadi satu UU yang kemudian tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tadinya ada harapan bahwa dengan pelaksanaan pemilu secara bersamaan antara Pemilu Legislatif dan Pilpres, ketentuan mengenai presidential threshold akan dihilangkan. Akan tetapi harapan tersebut ternyata kandas karena pembentuk UU tetap menerapkan ketentuan presidential threshold. Upaya mengajukan uji materi ke MK juga tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan karena MK menganggap bahwa aturan tentang presidential threshold masuk dalam ranah kewenangan pembentuk UU.

Mencermati ketentuan presidential threshold sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah jika memiiki 20 persen kursi DPR RI dan/atau 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu 2014.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved