B Focus Urban Life

Biaya Pengurusan Andalalin hingga Rp 45 Juta, ini yang Dikeluhkan Pengembang Properti

Selain membutuhkan waktu yang cukup panjang, besarnya biaya mendapatkan dokumen rekomendasi dan persetujuan analisa dampak lalu lintas (Andalalin)

Biaya Pengurusan Andalalin hingga Rp 45 Juta, ini yang Dikeluhkan Pengembang Properti
BPost Cetak
B Focus edisi cetak Senin (15/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain membutuhkan waktu yang cukup panjang, besarnya biaya mendapatkan dokumen rekomendasi dan persetujuan analisa dampak lalu lintas (Andalalin) ternyata dikeluhkan pengembang properti di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur Mahatama Properti Group, Royzani Sjahcril contohnya yang mengaku bisa rogoh kocek hingga Rp 45 juta untuk mengurus Andalalin untuk setiap titik perumahan yang dikembangkannya.

"Kendalanya biaya mahal dan prosesnya lama bisa dua bulan lebih," kata Royzani yang juga merupakan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kalsel ini.

Royzani menilai banyak poin-poin dalam pembuatan Andalalin yang juga sudah banyak tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Dimana pada IMB menurut Royzani sudah dicantumkan apa saja yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan dibangun.

Selain itu pertimbangan Andalalin seharusnya juga sudah ditentukan dan diakomodir oleh Pemerintah setempat dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca: Pertentangan Sikap Aurel dengan Ashanty, Anang Hermansyah dan Krisdayanti Soal Pilpres 2019, Tapi?

Baca: Nasib Ayu Ting Ting Usai Tertahan di Bandara Turki, Teman Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Cium Sosok Ini

Baca: Pernyataan Menyentuh Ustadz Abdul Somad Soal Fitnah Terima Rumah dari Prabowo Terkait Pilpres 2019

Baca: Pertanyaan Pilu Gempita pada Gading Marten Ketika Liburan Bareng Gisella Anastasia di Bali

Royzani bahkan berharap kedepan pihaknya tak lagi diwajibkan untuk membuat Andalalin.

"Alangkah baiknya penilaian Andalalin ini sudah dicantumkan sebagian besar di aturan IMB dalam Perwali atau Perda, dimana lebar jalan sudah ditentukan sehingga otomatis dengan penentuan tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan Andalalin dari Dishub," kata Royzani.

Namun setidaknya, Royzani berharap pengurusan Andalalin lebih disederhanakan dan digabung dalam satu atap sebagai lokasi pengurusan perizinan pengembangan perumahan.

Dengan demikian menurutnya akan lebih mengakomodir bagi para pengembang properti di Kalsel dan dengan begitu tentu menjadikan Kalsel sebagai daerah yang ramah bagi investor.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved