Berita Banjarmasin

Sofwat Hadi Sebut Pemilu 2019 Serentak Bingungkan Masyarakat, Pileg Seolah Terabaikan

Beberapa waktu terakhir, ia telah mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi 2019.

Sofwat Hadi Sebut Pemilu 2019 Serentak Bingungkan Masyarakat, Pileg Seolah Terabaikan
Banjarmasinpost.co.id/sofwat hadi
Anggota Komite 1 DPD RI, Drs Mohammad Sofwat Hadi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengawasan berjalannya Undang-Undang Pemilu masih dilakukan oleh DPD RI, Drs H Mohammad Sofwat Hadi pada masa tenang ini.

Beberapa waktu terakhir, ia telah mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi 2019.

Dari apa yang ia dapat, lelaki yang berada pada Komite I DPD RI bertugas mengawasi UU Pemilu tersebut, baginya banyak yang perlu dievaluasi. Terutama adanya Pemilu serentak yang malah membuat masyarakat hanya fokus pada Pilpres.

"Kesimpulannya dari apa yang diutarakan oleh para pengamat, tokoh masyarakat maupun aparat kepolisian, untuk Pemilu lima tahun akan datang, Pilpres jangan lagi disertakan dengan Pileg," ucap Sofwat Hadi, Senin (15/4/2019).

Baca: Begini Saran KPU Kota Banjarmasin untuk Warga yang Masih Urus DPTb dan Tak Masuk DPT Pemlu 2019

Sebutnya Pemilu serentak tahun 2019 ini membuat masyarakat fokus kepada Pilpres. Sementara Pileg seolah terabaikan, bahkan tenggelam.

Sebagian masyarakat dibuat bingung dengan lima lembar kertas pilihan. Sehingga perlu adanya pemisahan pelaksanaan. Selain itu ujarnya, revolusi mental juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat sekarang. Jangan sampai memilih pemimpin yang membeli suara. Melainkan dari kualitas si calon.

"Kepada masyarakat, jangan sampai hanya fokus tentang Pilpres saja. Tapi juga harus menseleksi Caleg yang kredibel dan pantas untuk dipilih mewakili rakyat Kalsel. Supaya betul karena orangnya, bukan karena uangnya," imbau Anggota DPD RI ini.

Hal lainnya yang jadi sorotan ujar Sofwat Hadi, ialah biaya politik. Sebutnya, sebagai pengawas UU Pemilu, ada baiknya tidak ada batasan untuk pengeluaran anggaran. Terlebih itupun juga untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Terutama pada pembuatan APK yang bisa membantu perputaran uang pada pengusaha percetakan.

Tak habis disitu, pada masa tenang kali ini, Sofwat Hadi juga mengutarakan mengenai APK yang masih bertebaran di pinggir jalan atau permukiman warga. Melihat hal tersebut, ia pun berpendapat kalau kampanye yang bisa dihentikan ialah kampanye terbuka. Sementara yang tetutup cukup sulit.

Baca: Puluhan Narapidana Lapas Narkotika Karangintan Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2019, Ini Penyebabnya

Sedangkan keberadaan APK ujarnya, meski tampak, namun bisa saja dibersihkan oleh pemerintah daerah, baik itu dari Satpol PP ataupun Dinas Lingkungan Hidup. Terlebih adanya jadwal masa tenang yang diagendakan tidak ada sanksi bagi peserta yang melanggar untuk pemasangan APK melebihi batas waktu.

Masyarakat pun ujar Sofwat Hadi bisa saja turut ikut andil dalam penurunan tersebut. Kemudian memanfaatkan balihonya jika ingin.

Terlepas dari itu, ia menyimpulkan pelaksaan Pemilu di Kalsel bakal berjalan aman, sejuk dan damai. Ditambah lagi penduduknya yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Sehingga tidak terjadi keributan.

Hal penting ujarnya pula, perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa Pemilu merupakan cara untuk memilih pemimpin. Siapapun yang terpilih dan tidak, maka tak perlu dipermasalahkan. Karena tetap sama-sama menjadi pemimpin.

(Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved