Berita Kabupaten Banjar

Tanggapan Pertamina Terkait Pangkalan Elpiji 3 Kilogram yang Lagi Disidik Tipidter Polres Banjar

Unit Tipidter Satreskrim Polres Banjar melakukan penyidikan terhadap pangkalan gas elpiji tiga kilogram di Jalan Kenanga RT 4 Desa Murung Kecamatan

Tanggapan Pertamina Terkait Pangkalan  Elpiji 3 Kilogram yang Lagi Disidik Tipidter Polres Banjar
istimewa
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Banjar, Ipda Nur Arifin mengamankan barang bukti. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Unit Tipidter Satreskrim Polres Banjar melakukan penyidikan terhadap pangkalan gas elpiji tiga kilogram di Jalan Kenanga RT 4 Desa Murung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Pertamina Kalimantan pun melakukan penyelidikan dan tahap verifikasi.

Pjs Region Manager Communication and CSR Kalimantan, Cecep Supriyatna ketika dikonfirmasi, Senin (15/4) mengatakan, kalau memang ada agen dan pangkalan Pertamina yang terlibat maka pihaknya memastikan akan mendapat sanksi.

"Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan tahap verifikasi, makanya kami verifikasi dulu. Kalau memang terbukti maka bisa mendapatkan sanksi, bentuk sanksinya mulai dari skorsing sampai pemutusan hubungan kerja," katanya.

Dia juga mengatakan, skorsing biasanya di pangkalan berupa penyetopan atau tidak ada penyaluran gas elpiji tiga kilogram ke pangkalan tersebut dan alokasinya di Operasi Pasarkan.

Baca: “Warisan” Sunan Muria, Buah Parijoto Diyakini Manjur Atasi Masalah Sulit Hamil

Baca: Kondisi Kejiwaan Keponakan Dewi Perssik, Rosa Meldianti yang Ngomel-ngomel Diungkap Pakar Ini

Baca: Kejutan Veronica Tan di Tengah Kabar Ahok BTP Telah Menikahi Puput Nastiti Devi, Beri Kabar Ini

Baca: Titipan Doa Kesembuhan Istri SBY, Ani Yudhoyono pada Jokowi yang Umrah, Gibran Rakabuming Beraksi

Pangkalan di Kabupaten Banjar itu, selain diduga menjual di atas HET, juga ditengarai menjadi sarana atau fasilitas suksesi caleg,
Cecep Supriyatna menegaskan, bahwa Pertamina netral dan sudah ada aturan dari Kementerian untuk tidak ada unsur politis.

Disebutkannya yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diatur antara lain larangan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan karyawan BUMN dalam kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah atau kegiatan kampanye pemilu.

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/MBU/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penegasan Kembali Atas Netralitas dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN Dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif.

(Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved