Berita Tanahbumbu

Kapolres Tanahbumbu : Menghalangi Hak Pilih Bisa Kena Pidana dan Denda, Berikut Ancamannya

Menciptakan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) aman, sejuk dan damai, Kepolisian Resort (Polres) Tanahbumbu terus melakukan upaya antisipasi.

Kapolres Tanahbumbu : Menghalangi Hak Pilih Bisa Kena Pidana dan Denda, Berikut Ancamannya
(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)
Kapolres Tanahbumbu AKBP Kus Subyantoro SIK, beberapa waktu lalu mengecek pasukan persiapan pengamanan pelaksanaan pemilu 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Menciptakan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) aman, sejuk dan damai, Kepolisian Resort (Polres) Tanahbumbu terus melakukan upaya antisipasi, termasuk sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dikemukakan Kapolres Tanahbumbu AKBP Kus Subyantoro SIK, Selasa (16/4/2019). Sosialisasi Undang-Undang tentang pemilu sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Lanjut Kus perlu disampaikan untuk diketahui masyarakat agar tercipta pelaksanaan pemilu damai, aman dan damai.

Baca: Mata Berkedut, Ternyata Bisa Gejala Kelainan Syaraf dan Otak, Begini Penjelasannya

Baca: Skor Akhir Watford vs Arsenal, Gol Tunggal Aubameyang Antar The Gunners ke Posisi 4

Baca: Ramadan dan Harga Bawang

Maka dari itu, beberapa hal perlu disampaikan dan diketahui publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 antara lain.

Diatur dalam Pasal 515, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. diancama Pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

Kemudian yang diantur dalam Pasal 516, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Sementara dalam Pasal lainnya juga mengatur yaitu, menghalangi hak pilih bisa kena pidana. Seperti diatur dalam Pasal 510, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp 24 juta. Sedangkan di Pasal 511, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

Termasuk mengajak Golput dengan kekerasan, sesuai diatur dalam Pasal 531. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

Baca: Reaksi Tak Terduga Putra Maia Estianty, Al & Dul Atas Jaminan Penangguhan Penahanan Ahmad Dhani

Baca: BRI Siapkan Rp 100 Miliar untuk Pembiayaan Mobil Listrik, Targetkan Nasabah Menengah ke Atas

Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Sosialisasi dan edukasi masyarakat ini, disampaikan agar pelaksanaan pemilu damai, aman dan sejuk," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved