Berita Tanahlaut

Tujuh SKPD Tanahlaut Ngeluruk ke KPPN Pelaihari, Ternyata Ini yang Dilakukan

tujuh SKPD yang ditunjuk mendatangi KPPN Pelaihari untuk Studi Banding dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Tujuh SKPD Tanahlaut Ngeluruk ke KPPN Pelaihari, Ternyata Ini yang Dilakukan
HO/KPPN Tanahlaut
Studi banding tujuh SKPD ke KPPN Pelaihari, Selasa (16/4/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Usai ditunjuk oleh Bupati Tanahlaut untuk mengimplementasikan Zona Integritas, tujuh SKPD yang ditunjuk mendatangi KPPN Pelaihari untuk Studi Banding dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Selasa (16/4/2019) di aula KPPN Pelaihari.

Tujuh SKPD tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Pelaihari dengan dikoordinatori oleh Inspektorat Kabupaten Tanahlaut.

Menurut inspektur pembantu dua Inspektorat Kabupaten Tanahlaut, Wafa studi banding tersebut merupakan bukti  keseriusan jajaran Pemkab Tanahlaut untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup jajarannya.

Baca: Sosialisasikan Aplikasi SIKaP di Pelaihari Tanahlaut Ini Harapan Bupati Sukamta

Sebagai unit kerja yang telah lebih dahulu mendapatkan predikat WBK. Maka KPPN Pelaihari terangnya menjadi tempat rujukan untuk menggali pengalaman terkait pembangunan Zona Integritas tersebut.

"Setelah pemaparan serta hasil kunjungan dalam office tour, kita lihat dari kelengkapan sarana prasarana pelayanan menyatakan bahwa KPPN Pelaihari layak menjadi inspirasi bagi unit kerja lain di wilayah Tanahlaut. Apalagi di KPPN Pelaihari telah menerapkan program Pengarus Utamaan Gender dengan adanya fasilitas ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang periksa dokter, serta sarpras lain penunjang kaum diffable, KPPN Pelaihari juga menerapkan program Go Green," jelas Wafa.

Wafa juga mengaku bangga dengan KPPN Pelaihari yang juga berhasil masuk sebagai tiga besar dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2019 dari hasil penilaian on the spot yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 yang lalu, yg juga dihadiri oleh Bupati Tanahlaut.

"Tentunya hasil dari kegiatan ini tujuh SKPD yang sudah ditunjuk bisa segera menyusun rencana aksi mengimplementasikan ZI di unit kerja masing-masing," tambahnya.

Baca: Bripka Rizali Ajak Pemilu 2019 Damai di Rumah Ibadah di Kecamatan Tebing Siring Tanahlaut

Sementara kepala KPPN Pelaihari, Woro Triwening Renggani mengatakan Pembangunan Zona Integritas merupakan pilot project secara konkrit sebagai upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

"Diharapkan dengan kegiatan studi banding dan asistensi ini para peserta studi banding tadi bisa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang Zona Integritas, serta mengimplementasikan di unit kerja masing-masing sesuai instruksi bupati," ujar Woro.

Sebelumnya berdasarkan surat penunjukan Bupati Tanahlaut yang ditandatangani pada November 2018, pada 2019 terdapat tujuh SKPD yang diamanahkan untuk mengimplementasikan Zona Integritas. Selain pemaparan materi tentang pembangunan Zona Integritas, peserta studi banding juga diajak untuk melakukan Office Tour di KPPN Pelaihari.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved