Berita Kabupaten Banjar

Relokasi Perkantoran Belum Dipioritaskan, Bappelitbang Banjar Pertimbangkan Solusi Ini

Program relokasi perkantoran di lingkup Pemkab Banjar yang digaungkan era pemerintahan Bupati H Khairul Saleh beberapa tahun silam, tak berlanjut.

Relokasi Perkantoran Belum Dipioritaskan, Bappelitbang Banjar Pertimbangkan Solusi Ini
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Kepala Bappelitbang Banjar Galuh Tantri Narindra 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Program relokasi perkantoran di lingkup Pemkab Banjar yang digaungkan era pemerintahan Bupati H Khairul Saleh beberapa tahun silam, tak berlanjut.

Pemkab Banjar saat ini tak menempatkan relokasi perkantoran pada program strategis pembangunan Bumi Barakat.

Dengan kata lain, pada masa pemerintahan Bupati H Khalilurrahman, program itu terkesampingkan dari RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2016-2021.

"Intinya Pemkab Banjar saat ini menilai relokasi perkantoran belum begitu urgen, selain memang faktor keterbatasan anggaran. Jadi, anggaran yang ada lebih difokuskan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Banjar, Galuh Tantri Narindra, Rabu (17/04/2019).

Ia mengatakan sesuai visi misi Bupati H Khalilurrahman, prioritas pembangunan sesuai RPJMD 2016-2021 difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan pelayanan ketiga sektor ini terus digenjot untuk ditingkatkan.

Baca: Suskseskan Program PTSL, Petugas BPN Banjar Sulit Cari Patok Batas Tanah Karena Genangan Air

Meski begitu, lanjut Tantri, pihaknya saat ini juga sedang melakukan inventarisasi terhadap kondisi faktual perkantoran di lingkup Pemkab Banjar. Langkah ini guna memetakan secara konkret, kantor satuan kerja mana saja yang urgen untuk direlokasi atau dibenahi agar lebih representatif.

"Tentu fokusnya adalah kantor SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik, seperti Dinas Dukcapil. Nanti kami lihat lebih jauh kondisinya dan kebutuhannya untuk menentukan solusi, misalnya perlu tidaknya direlokasi," jelas Tantri.

Hal itu, lanjut kepala Bappeda termuda dj Indonesia ini, juga telah dipikirkan Bupati H Khalilurrahman. Saat pembukaan musrenbang RKPD 2020, pekan lalu, bupati menyetuskan perlunya pendirian mall pelayanan publik.

Dalam konsep pemikiran bupati, mall pelayanam publik tersebut mencakup semua jenis layanan publik. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan (KTP, KK, akte kelahiran), pernikahan hingga layanan keimigrasian.

"Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi menyikapi keterbatasan gedung/lahan kantor Dukcapil. Jika nanti layanan kependudukan dialihkan ke mall tersebut, tentu warga tak perlu lagi berdesak-desakan di kantor Dukcapil," sebutnya.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved