Berita HSS

Satker Pemerintahan Wajib Miliki Kartu Kredit Belanja Anggaran yang Dikelola, Ini Penjelasan KPPN

Kantor Pelayan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, telah menyosialisasikan penggunaan kartu kredit pemerintah (KPP)

Satker Pemerintahan Wajib Miliki Kartu Kredit Belanja Anggaran yang Dikelola, Ini Penjelasan KPPN
KPPN Barabai untuk Banjarmasinpost
Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah di Klantor Camat Kandangan oleh Kantor KPPN Barabai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Kantor Pelayan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, telah menyosialisasikan penggunaan kartu kredit pemerintah (KPP), bekerjasama dengan BRI Cabang Kandangan, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi tersebut menyusul karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 mewajibkan per 1 Juli 2019 mendatang seluruh satuan kerja (satker) wajib memiliki KKP untuk membelanjakan anggaran yang dikelolanya.

"Hal ini merupakan instruksi pemerintah untuk memasyarakatkan Gerakan Non Tunai, dan wilayah HSS baru satu Satker yang memiliki KKP yaitu MAN 1 Kandangan,"kata Kepala KPPN Barabai, Dayu Rusanto, melalui press rilis yang dikirim kebanjarmasinpost.co.id, Rabu (17/4/2018).

Dijelaskan sosialisasi KKP di Kandangan yang dihadiri 30 kuasa pengguna anggaran merupakan rangkaian terakhir setelah sebelumnya dilaksanakan di Barabai, Kabupaten HST dan Rantau, Kabupaten Tapin.

Baca: Relokasi Perkantoran Belum Dipioritaskan, Bappelitbang Banjar Pertimbangkan Solusi Ini

Dijelaskan, KPP yang diujicobakan sejak akhir 2017 merupakan cara pembayaran non tunai yang harus dimiliki satuan kerja yang didanai APBN. Menurut Dayu, banyak manfaat yang dinikmati Satker dengan menggunakan KPP tersebut. Antara lain sisi keamanan, seperti risiko kehilangan dan kriminalitas. Petugas Satker tak perlu bawa uang tunai jika hendak berbelanja keperluan kantor.

"Cukup bawa KPP pembayaran dapat dilakukan sepanjang di toko atau swalayan tersebut ada mesin gesek EDC (electronic data capture)-nya.

Keuntungan lain, dari sisi efektivitas dalam hal perjalanan dinas. Satkerpun tak perlu bawa uang tunai kaarena biaya penginapan, dan tiket dapat dibayar menggunakan KPP di mana saja, menggunakan gadget yang terhubung internet, dengan agen perjalanan atau hotel secara online.

Sedangkan dari sisi akuntabilitas, kata Dayu, dengan KKP setiap satu rupian penguaran satker baik beanmja keperluanm kantor maupun perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan.

Baca: Wagub Kalsel Ngevlog Sebelum Luangkan Suara di TPS 09 Jalan Jakarta Klausreppe Banjarbaru

"Dari sisi keuangan negara, juga mengurangi idle Cash di rekening bendaharaSdatker sehingga dapat digunakan membiayai belanka lainnya yang lebih prioritas pada periode tertentu," Untuk itu peran aktif kuasa pengguna angaran diharapkan dengan segera membuat KKPbekerjasdama dengan bank tempat dibukanya rekening bendahara satker. Sementara BRI cabang Kandangan diminta memperbanyak gerai EDC dan merchannya agar banyak pilihan tempat belanja menggunakan KKP di HSS. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved