Tajuk

Beban Orangtua Siswa Baru

UJIAN Nasional SMP sebentar lagi digelar serentak, yakni 22 - 25 April 2019. Khusus di Kota Banjarmasin, Juli nanti dierkirakan akan ada 10.300 siswa

Beban Orangtua Siswa Baru
edi nugroho
Ratusan lulusan SMP memadati SMAN 1 Banjarmasin di kawasan Mularman saat PPDB online zonasi, Senin (25/6/18) siang lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - UJIAN Nasional SMP sebentar lagi digelar serentak, yakni 22 - 25 April 2019. Khusus di Kota Banjarmasin, Juli nanti dierkirakan akan ada 10.300 siswa lulus SMPN.

Sementara itu, Kepala SMAN dan jajaran gurunya telah bersiap menampung. Supaya tidak ada SMAN yang kekurangan siswa baru, bakal diterapkan zonasi seperti tahun lalu. Dasarnya, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Rupanya pada 2018, ada SMAN yang kekurangan siswa baru. Seperti yang dialami SMAN 2 Banjarmasin, Jalan Mulawarman, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Penyebabnya, lokasi SMAN yang berada di tengah perkantoran membuatnya sedikit lulusan SMP yang mendaftar. Berbeda dengan SMAN yang berada di tengah permukiman, bisa lebih banyak menampung siswa baru.

Pihak SMAN 2 Banjarmasin berharap Disdik Kalsel mengevaluasi penerapan sistem zonasi. Supaya, tidak lagi mengalami kekurangan siswa. Usulan pun muncul, yakni meniadakan zonasi kecamatan. Lulusan SMP yang berdomisli di Kecamatan Banjarmasin Utara, bisa mendaftar ke SMAN 2 Banjarmasin yang berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sekolah yang berada di tengah perkantoran, dimungkinkan diminati oleh mereka yang tinggal di permukinan padat.

Itu baru SMA negeri. Keluhan SMA swasta pun sama, malah minim calon siswa baru. Ketika sudah ada yang mendaftar, ternyata beralih ke SMAN yang buka PPDB gelombang kedua. Ini memunculkan protes.

Bagaimana sikap Disdik Kalsel atas usulan itu? Rencana Disdik adalah segera membahasnya. Bakal dilakukan pertemuan dengan seluruh kepala SMA, bersama-sama mencari solusi yang dinilai lebih tepat untuk menyambut tahun ajaran baru 2019/2020.

Lalu, kenapa evaluasi tidak dilakukan di tahun ajaran 2018/2019? Katakanlah rentang waktu setahun, setidaknya cukup waktu untuk mengevaluasi zonasi, kuota siswa dan lainnya. Kenapa baru dibahas menjelang tahun ajaran baru 2019/2020? Selain mepet waktu, dikhawatirkan terburu-buru menerapkan solusi.

Harapan masyarakat hanyalah bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dituju. Lulus SD atau SMP, anaknya bisa segera bersekolah lagi. Persoalan mereka sudah cukup banyak di dalam dan luar rumah, jangan ditambah dengan beban yang sebenarnya urusan sekolah dan Disdik. Belum lagi kalau anaknya sudah diterima sebagai siswa baru, tak sedikit keluar uang untuk seragam dan lainnya. Serta yang disebut uang komite, ratusan ribu atau mungkin Rp 1 juta. Bagi yang miskin, kian berat.

Jadi, sekolah dan Disdik, diharapkan tidak lagi menerapkan kebijakan yang memunculkan persoalan baru. Pihak SMPN dan SMAN, serta Disdik, bisa mempertimbangkan usulan warga agar evaluasi langsung dilakukan setelah PPDB selesai, tanpa harus menunggu tahun ajaran baru 2020/2021. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved