Kronika

Pemilu Terhebat

Tak ada pemilu yang melibatkan 190 juta pemilih yang tersebar di 17.000 pulau dengan lebih 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai dalam sehari.

Pemilu Terhebat
kompas.com
Ilustrasi capres-cawapres di Pilpres 2019 

Oleh: Pramono BS

WAJAR saja kalau para kepala negara/pemerintahan negara sahabat mengirim ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pemilu meski hasil akhir belum ada. Baru angka-angka hitung cepat tidak punya legitimasi untuk mengesahkan hasil pemilu.

Negara sahabat mengagumi penyelenggaraan pemilu yang dinilai spektakuler. Tidak jelas apakah sudah ada negara sahabat yang mengirim ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas deklarasinya sebagai pemenang. Tiga kali dia mendeklarasikan kemenangan, mustahil tidak didengar luar negeri.

Pemilu 2019 bukan hanya pemilu “terdahsyat” di Indonesia tapi juga di dunia. Tidak ada pemilu yang melibatkan 190 juta pemilih yang tersebar di 17.000 pulau dengan lebih 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai dalam sehari. Wajar ada yang tercecer, terlambat satu dua hari seperti di Papua karena masalah teknis.

Pengiriman logistik bukan pekerjaan mudah, menyeberang lautan, naik gunung, menuruni lembah adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ada yang jalan kaki sambil menggendong logistik karena medan yang berat. Belum lagi untuk wilayah yang tidak bisa ditempu lewat darat seperti Papua. Satu-satunya hanya dengan pesawat. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam menjalankan tugas ini.

Itu baru yang terkait dengan teknis, belum pencoblosannya. Sejak reformasi sistem pemilu di Indonesia berubah. Dari tadinya hanya memilih tiga gambar (PPP, Golkar dan PDI) berubah menjadi 40-an tanda gambar partai peserta. Jumlahnya tiap pemilu berubah sesuai jumlah parpol peserta.

Kemudian berkembang lagi ditambah nama calon anggota legislatif dicantumkan sehubungan dengan berubahkan sistem dari sentral ke distrik. Nama caleg di tiap daerah pemilihan tidak sama sehingga pencetakannya sangat rumit. Perkembangan berikutnya ada caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Paskareformasi Pemilu belangsung dua kali, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden/Wapres. Dalam setahun kita disibukkan hanya oleh pileg dan pilpres. Belum lagi pemilihan kepala daerah yang meliputi 35 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Boleh dibilang setiap hari ada pemilu di Indonesia. Kalau yang kalah cuma mendeklarasikan sebagai pemenang tidak apa-apa tapi biasanya ribut pakai bakar-bakar segala. Untuk menghindari itu pilkada (gubernur/baputai/walikota) dilakukan serentak. Ternyata kita bisa, semua berjalan aman.

Keberhasilan itu mengilhami untuk menggabungkan pemilu legislatif dengan pilpres sekaligus seperti yang baru saja berlangsung. Bukan hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang repot, pemilihnya juga repot. Setiap orang harus mencoblos 5 lembar surat suara, yakni kertas suara pilpres, DPR Pusat, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagi anak-anak muda yang berpendidikan tidak sulit, tapi bagi orang tua khususnya di desa-desa, membaca nomor urut tidak jelas, yang mau dipilih siapa juga bingung. Bisa-bisa asal coblos tak sesuai keinginannya. Hanya pilpres yang mudah mencoblosnya karena hanya dua pasangan.

***

Tidak salah kalau disebut pemilu paling akbar dan paling rumit se dunia, sekaligus paling sukses. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, lebih 80 persen pemilih hadir di TPS, ini di luar perkiraan. Panitia di luar negeri banyak kisruh karena tak mengira yang datang membeludak sehingga logistiknya kedodoran.

India pemilihnya jauh lebih banyak, 900 jutaan tapi pelaksanaanya bisa berhari-hari bahkan sebulan. Indonesia sehari selesai. Harus diakui sangat melelahkan, Presiden Jokowi sendiri bilang kalau boleh memilih dia setuju dilakukan dua kali, pilpres dan pileg. Tapi karena ini sudah ketentuan undang-undang maka harus dilaksanakan, kecuali undang-undangnya diganti.

Barangkali bukan hanya pilpres dan pilegnya saja yang harus dipisah tapi sesuai dengan otonomi daerah pileg untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota juga perlu dipikirkan untuk dipisah dari pileg nasional. Pelaksanaannya bersamaan dengan pilkada sehingga memantapkan otonomi daerah. Selama ini pileg daerah hanya “nunut” pusat.

Kalau pilpres dipisah dari pileg bisa lebih memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengamati calon wakilnya. Jika dibarengkan seperti sekarang yang “riuh” hanya pilpresnya, alhasil calon-calin legislatifnya tidak muncul, rakyat bisa salah pilih. Bagi Indonesia itu bukan pekerjaan sulit, tapi kita juga harus memikirkan keterbatasan manusia yang harus bekerja lembur sampai pagi berkutnya karena saking rumitnya. Jangan puas dengan pujian pemilu terhebat. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved