Berita Banjar

Dua TPS di Banjar Direncanakan Penghitungan Suara Ulang, Simak Penjelasan Bawaslu  

Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Banjar direncanakan akan dilakukan penghitungan suara ulang atau PSU.

Dua TPS di Banjar Direncanakan Penghitungan Suara Ulang, Simak Penjelasan Bawaslu  
istimewa/bawaslu banjar
Aktifitas di PPK Pengaron, Balai Desa Mangkauk. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Akhirnya Bawaslu Banjar membeberkan kronologis rencana dua TPS di Kabupaten Banjar yang akan melakukan penghitungan suara ulang atau PSU.

Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Banjar direncanakan akan dilakukan penghitungan suara ulang atau PSU, yakni TPS 5 dan TPS 11 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri akhirnya ungkap kronologisnya. Berawal dari kotak suara yang tidak bersegel, berdasarkan informasi dari Pengawas Kecamatan setelah pihaknya mendapatkan informasi tersebut, langsung on the spot ke Pengaron tepatnya menuju ke kantor kecamatan Pengaron.

Baca: Sikap Gempita Berpisah Dari Gading Marten Usai Menginap di Hotel Tanpa Mamanya Gisella Anastasia

Baca: Listrik di Perkantoran Provinsi Kalsel Kembali Padam Koneksi Kabel Bawah Tanah Bermasalah

Baca: 5 Cara Agnez Mo agar Hidup Sehat Tapi Tak Bikin Sengsara, Simak Juga Saran Ersa Mayori

“Ditengah perjalanan kami mendapatkan informasi bahwa kotak suara tersebut dikembalikan ke PPS Desa Mengkauk, tepatnya di Balai Desa Mengkauk. Kami pun bersama pengawas kecamatan Pengaron menuju balai desa tersebut, pada saat di TKP, kami melihat PPS memperbaiki C1 salinan, menyesuaikan C1 Pleno dan C1 berhologram,” katanya, Senin (22/4).

Padahal seyogyanya, C1 Pleno dan C1 berhologram tersebut berada di dalam kotak suara. Akhirnya Bawaslu Banjar berkesimpulan bahwa kotak suara tersebut sudah dibuka, yang tentu saja melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Dia menambahkan, selain dua TPS di Pengaron yang akan dilakukan penghitungan ulang saat ini masih proses ada tiga TPS di Cindaialus Martapura. Namun penyebab diulang penghitungan suaranya disebabkan hal yang berbeda seperti di Desa Mangkauk Pengaron.

Anggota Bawaslu Banjar yang menangani, Ramlianoor membenarkan pihaknya memroses tiga TPS di Cindaialus, kasusnya berbeda dengan yang terjadi di Desa Mangkauk. Namun dengan alasan masih belum mengeluarkan rekomendasi, maka dirinya belum bisa mempublikasikannya.

“Beda dengan yang terjadi di Desa Mangkauk. Tetapi masih proses dan belum kami rekomendasikan lagi,” tutupnya.

Anggota KPU Banjar, M Zain ketika dikonfirmasi membenarkan rencana akan ada PSU di dua TPS di Pengaron Kabupaten Banjar dan beberapa TPS di Martapura. Informasi yang diterimanya dari Bawaslu Banjar ada dua TPS yakni di Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron dan sebagian TPS di Kecamatan Banjar.

"Tetapi kami lagi menunggu kepastian rekomendasinya. Pada intinya kami siap, karena waktunya 10 hari mulai dari 17 April 2019, tapi mudahan jangan mepet waktunya," kata Zain.

Ketua PPK Pengaron, M Thantawi mengatakan, dimulai dari dikembalikannya logistik PPS Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron oleh PPK Kecamatan Pengaron pada Kamis (18/4) 2019, sekitar pukul 15.15 Wita ke PPS tersebut. Karena oleh Ketua PPK ditenggarai tidak beres dalam pengembalian logistik itu,

"Pertama tidak melapor sebelumnya, kedua tampak tidak bersegel, sehingga PPK bertindak tegas dengan tidak menerimanya. Tetapi Ketua PPS memaksa meninggalkan logistik itinerary dengan tidak aman di desanya, itu dengan alasan tidak aman di tempatnya yakni PPS," jelasnya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Semifinal Liga Europa Arsenal vs Valencia & Frankfurt vs Chelsea

Baca: Keliru Masukkan Data C1 Capres Nomor Urut 01 dari 59 Jadi 259, KPU Tanahlaut Koreksi ke KPU RI

Dia pun menegaskan, rencana digelar PSU bukan karena ada perbedaan penulisan hasil pemungutan suara, atau penggelembungan suara, melainkan lebih kepada prosedur administratif dalam penulisan C1, yakni yang berhak adalah Ketua PPK tetapi yang terjadi dilapangan adalah PPS.

"Saat kejadian saya juga di lokasi, menulis C1 PPS yang sesuai prosedur sebenarnya adalah kewenangan PPK, itulah juga jadi alasan digelar PSU," tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved