Tajuk

Bukan Eksperimen Demokrasi

USAI Pemilu, ternyata keriuhan belum juga berakhir. Awalnya publik menilai tanggal 17 April merupakan puncak dari ‘perselisihan’ dan ‘perpecahan’

Bukan Eksperimen Demokrasi
banjarmasinpost group
Banjarmasinpost Edisi Selasa (23/4/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - USAI Pemilu, ternyata keriuhan belum juga berakhir. Awalnya publik menilai tanggal 17 April merupakan puncak dari ‘perselisihan’ dan ‘perpecahan’ di masyarakat.

Ternyata pascapemilu kita masih harus bersabar hingga 22 Mei mendatang untuk melihat hasil real count pilpres.

Tapi, bila mau berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2014, sebenarnya tidak itu saja yang mesti menjadi catatan Pemilu serentak kali ini.

Ketidakpuasan atas real count sudah disediakan mekanisme konstitusional melalui MK. Problem lain yang mesti juga diantisipasi yaitu delegitimasi KPU dan jatuhnya korban jiwa petugas KPPS, bahkan petugas kepolisian yang mengawal jalannya pemungutan suara.

Baca: Lama Ditinggalkan, Pasar Lama Pelaihari Berubah Angker, Begini Cerita Warga

Baca: Hasil Akhir Chelsea vs Burnley 2-2, Chelsea Geser Arsenal dan Menjauh dari Man United

Baca: Viral Fadli Zon Disebut Tak Lolos Senayan, Yunarto Wijaya Ungkap Ini di Akun Twiternya  

Tercatat ada 32 orang petugas KPPS yang meninggal, belum lagi anggota Polri. Belum lagi yang keguguran, atau harus masuk rumah sakit karena kondisi kesehatan memburuk.

Evaluasi atas keputusan menggelar Pemilu serentak pun muncul, terkait beban kerja petugas yang cukup berat.

Sejumlah alternatif mulai ditawarkan, seperti memisah prinsip serentak antara pusat dan daerah, yaitu pilpres dibarengkan pemilihan DPR RI dan DPD. Dan pemilihan DPRD Kota/Kabupaten dengan bupati/wali kota.

Muncul juga usulan untuk kembali memisah pemilihan presiden dengan calon legislatif, seperti sebelumnya.

Terlepas dari apapun nanti yang diputuskan, perlu diingat bahwa Pemilu bukan eksperimen. Baik eksperimen untuk demokrasi ataupun eksperimen untuk tenaga yang membantu (KPPS, Linmas dan tenaga sukarelawan lain).

Prinsip pemilu yang hemat dan cepat juga harus disimulasikan dengan detail. Bagaimana mungkin tenaga yang harus bersiap sejak sebelum TPS buka harus merekap hingga dini hari.

Jauh melebihi jam kerja normal dan tidak memperhatikan kondisi fisik tenaga KPPS yang direkrut tanpa tes kesehatan memadai. Banyak tenaga KPPS yang usianya tak muda lagi. Mereka pun juga tidak direkrut untuk bekerja ekstra.

Banyaknya korban pesta demokrasi ini pun masih belum diketahui pasti jaminan atau asuransi bagi keluarga yang ditinggalkan.

Menteri Dalam Negeri sudah mengusulkan pemberian penghargaan bagi mereka. KPU juga sudah mengusulkan pemberian santunan. Kemudian Polri juga membuat kebijakan menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi.

Baca: Pengakuan Ranty Maria Soal Mischa Chandrawinata Jelang Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella

Baca: Pernah Heboh dengan Lucinta Luna, Pria Mirip Gandhi Fernando ini Viral Berpose Bugil

Ini bisa jadi satu bagian kecil dari penghargaan tersebut, karena pemerintah dan KPU juga mesti memikirkan jaminan penghidupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mesti ada standar yang layak bagi para pahlawan demokrasi ini.

Terakhir, dengan nyawa yang tidak sedikit untuk kepentingan bangsa ini, siapapun presiden, senator dan anggota dewan yang terpilih harus mengingat bahwa posisi mereka diperjuangkan dengan nyawa. Jangan sampai jasa para pahlawan demokrasi ini dikhianati dengan aksi korupsi dan kekuasaan yang sewenang-wenang. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved