Berita Banjarbaru

Cegah Korupsi, LKPP dan KPK Ajak Pemerintah Stop Intervensi ke Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian KPK, kasus korupsi didominasi dari pengadaan barang dan jasa yang muncul sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan saat pemanfaatan.

Cegah Korupsi, LKPP dan KPK Ajak Pemerintah Stop Intervensi ke Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Direkur Pengembangan Profesi dan kelembagaan RI, Tatang Rustandar Wiraatmadja (baju batik), Selasa (23/4/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID,-BANJARBARU - Satu kegiatan yang berisiko terhadap penyimpangan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

Koordinator Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nana Mulyana, menjelaskan menurut hasil penelitian KPK, kasus korupsi didominasi dari pengadaan barang dan jasa yang muncul sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan saat pemanfaatan.

“Bahkan kasus OTT sebagian besar berasal dari proses pengadaan barang dan jasa,” tegas Nana Mulyana ketika di Rapat Koordinasi Daerah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakorda UKPBJ) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalsel, di Idham Chalid Banjarbaru, JSelasa (23/4/2019).

Karena itu, Nana Mulyana Mengatakan, KPK terus berupaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik dan bersih.

Baca: Siswa SMPN 9 Banjarbaru Sempat Gugup Kerjakan UNBK, Akhirnya Enjoy Jawab Soal

Direkur Pengembangan Profesi dan kelembagaan RI, Tatang Rustandar Wiraatmadja, menambahakan UKPBJ di Kalsel bisa mencapai di level kematangan tiga supaya bisa dianggap keunggulan, dan itu tidak semudah membalikkan tangan dan harus disusun dengan perencanaan aksi dan modelnya dikenalkan untuk mencapai kematangan tiga.

"Didalam hal ini juga ada dibahas tentang jabatan fungsional di UKPBJ. Ini harus dilakukan sebab data KPK
masih disampaikan bahwa kasus korupsi yang didukan ke KPK keseluruhannya masih 70 persen terkait pengadaan barang dan jasa," kata dia.

Menurut dia, ada empat hal yang harus dilakukan. Yakni, pertama membangun regulasi yang baik, kedua didukung dengan kelembangaan dan SDMnya, dalam hal ini UKPBJnya. Ketiga, sistemnya harus dibangun, dan keempat juga penyedianya dalam hal ini pasarnya.

"Kalau empat ini diperbaiki, maka bisa meningkatkan kematangan level kondisi yang ada," kata dia.

Baca: KPPN Barabai dan BRI Kandangan Sosialisasikan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Dia juga menyinggung jabatan Fungsional (Jabfung) di kelompok kerja (Pokja) pengadaan Barang dan jasa sebaiknya sudah harus lepas dari intervensi.

"Stop intervensilah. Ini Demi pencegahan akan terjadinya tindak korupsi," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved