Ekonomi dan Bisnis

Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalsel Gelar Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Mutahirkan kemampuan petugas penyusun laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Provinsi Kalsel gelar

Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalsel Gelar Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalsel Gelar Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mutahirkan kemampuan petugas penyusun laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Provinsi Kalsel gelar sosialisasi, Rabu (24/4/2019).

Digelar di Aula DJPb Kanwil Provinsi Kalsel Jalan S Parman Banjarmasin, sosialisasi difokuskan pada tema Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dimana sasaran sosialisasi yaitu sebanyak 30 orang petugas penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel termasuk dari Badan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan alAset Daerah se-Provinsi Kalsel.

Setelah dibuka oleh Kabid Umum DJPb Kanwil Provinsi Kalsel, I Wayan Supatra, sosialisasi dilanjutkan oleh Pemateri Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah Kantor Pusat DJPb, Ferry Taufik Saleh.

Baca: Kapolresta Bersama Dandim Banjarmasin Cek Petugas Jaga Pengamanan Rekapitulasi

Baca: Prediksi & Jadwal Derbi Manchester, Laga MU Vs Man City Penentuan Juara Liga Inggris

Dijelaskan Ferry pada sosialisasi kali ini pihaknya spesifik jabarkan Buletin Teknis 23 Tentang Akuntansi Pendapatan Nonpajak dan Buletin Teknis 24 Tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Kedua Buletin ini merupakan standar akuntansi pemerintahan terbaru yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terkait pendapatan perpajakan dan nonperpajakan.

Hal ini penting karena di semua struktur pemerintahan baik di tingkat pusat hingga ke daerah menggunakan standar akuntansi yang sama.

"Selama ini memang masih ada petugas penyusun laporan keuangan yang belum sepenuhnya pahami standar ini. Harapannya mereka bisa lebih memahami dan hindari kesalahan penafsiran dalam menyusun laporan keuangan," kata Ferry.

Perbedaan penafsiran dalam penyusunan laporan keuangan menurut Ferry bisa sebabkan kesalahpahaman yang berdampak tak hanya pada penyusunan dan eksekusi anggaran tapi juga pertanggungjawaban anggaran.

"Jadi kami coba minimalisir perbedaan penafsiran, supaya dari penyusun dan pemeriksa memiliki penafsiran yang sama," kata Ferry.

Ditambahkan Kabid Umum DJPb Kanwil Provinsi Kalsel, I Wayan Supatra, tak hanya sosialisasi namun kegiatan kali ini juga gunakan konsep forum group discussion (FGD) agar peserta dapatkan pemahaman mendalam pada materi tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved