Berita Banjarbaru

Hanya Satu Orang Difabel Lulus CPNS di Pemprov Kalsel. Peneliti Disabilitas ULM 'Protes'

Ada yang menarik dari Penerimaan CPNS Pemprov Kalsel 2019 ini. Ditengara dari tiga lowongan CPNS khusus Disabelitas, ternyata hanya ada satu yang lulu

Hanya Satu Orang Difabel Lulus CPNS di Pemprov Kalsel. Peneliti Disabilitas ULM 'Protes'
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan SK CPNS kepada CPNS Pemprov Kalsel, Rabu 23 April 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ada yang menarik dari Penerimaan CPNS Pemprov Kalsel 2019 ini. Ditengara dari tiga lowongan CPNS khusus Disabelitas, ternyata hanya ada satu yang lulus.

Hal ini menjadi sorotan sebab seharusnya pemerintah minimal menyiapkan minimal 2 persen dari alokasi CPNS yang ada. Sesuai UU yang mengatur penerimaan disabelitas.

Menurut kepala BKD Perkasa Alam, Rabu (24/4/2019) untuk disabelitas ini pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan standar prosedur yang diarahkan oleh Panitia Pelaksanaan Nasional, di mana harus pula ada ambang batas.

"Kalau regulasi adalah Menpan RB. Dan dari alokasi yang ada tentu tidak semua difabel yang bisa mendaftar. Contoh jika lowongan analis organisasi itu harus banyak membaca. Kalau difabel Tunanetra mau masuk maka dari segi persyaratan itu tidak bisa masuk," kata Perkasa Alam.

Sementara Kepala Pusat Unit Layanan Disabelitas ULM, Utomo menjelaskan Untuk penerimaan tahun ini dianggap difabel terlalu sulit. Sebab ada persyaratan yang dibuat BKN untuk disabelitas yang sulit tembus.

Baca: Gubernur Kalsel Serahkan SK CPNS 2019, Dokter Spesialis Dibiarkan Slot Kosong, Ini Alasannya

Baca: Siswa SMPN 2 Pulau Sembilan dari Pulau Matasirih Kotabaru Syok Mendengar Tanah Longsor di Desanya

"Memang oleh BKN ambang batas sudah diturunkan passing gradenya. Begitu diturunkan pasing grade dilakukan rangking. Tapi faktanya masih tidak memenuhi sesuai amanah Undang Undang," kata Utomo.

Sebab menurut Utomo, sesuai UU No 8 tahun 2016 tentang disabelitas pasal 35 ayat 1 ditentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen.

"Usul kita untuk yang CPNS yang akan datang dirangking saja tanpa ada passing grade. Karena para difabel sudah mempunyai keterbatasan dan quota dua persen itu supaya benar benar dipakai untuk difabel," kata Utomo.

Dalam aturan nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabelitas itu harus menyediakan alokasi sebesar dua persen.

Dan satu persen itu sebenarnya dari Kemenpan RB. Tahun 2018 kemarin baru diterapkan kementerian (pegawai pusat).

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved