Berita Banjarmasin

Kanwil Kemenkumham Gelar Diskusi, Kali Ini Angkat Dua Raperda dari Banjarbaru dan Batola

Focus Group Discussion (FGD) kembali dilaksanakan oleh Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham Kalsel Kamis (25/4/2019)

Kanwil Kemenkumham Gelar Diskusi, Kali Ini Angkat Dua Raperda dari Banjarbaru dan Batola
istimewa/Kemenkumham Kalsel
Para peserta fgd yg diselenggarakan kanwil kemenkumham 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Focus Group Discussion (FGD) kembali dilaksanakan oleh Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham Kalsel Kamis (25/4/2019) .

FGD kali fokus kali ini tentang pembahasan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dari perspektif HAM yang mengangkat dua Raperda dari Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala untuk materi diskusi kali ini.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Subianta Mandala, Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawati, Sub Bidang Pemajuan HAM, Sri Yunita, dan Pejabat pengawas, JFT Perancang Perundang-undangan dan JFT Penyuluh Hukum, serta JFU pada Kanwil Kemenkumham Kalsel .

Baca: Keanehan Wajah Rian Subroto, Pelanggan Vanessa Angel di Kasus Prostitusi Artis Diungkap Kuasa Hukum

Baca: NEWSVIDEO : Pemungutan Suara Ulang di Dua TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Baca: Diduga Kelelahan Begadang, Anggota KPPS Desa Muning HSS Meninggal Dunia

Ada pun undangan dari perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 30 Peserta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Subianta Mandala dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam siklusnya bisanya evaluasi itu dilakukan setelah peraturan itu diterapkan apakah itu bisa dicabut atau direvisi regantung efektifitasnya.

" Bamun kali ini evaluasi kita lakukan sebelum peraturan itu diterapkan, sehingga kita bisa melihat dari perspektif HAM bagian mana saja yang memiliki potensi adanya pelanggaran HAM dari produk hukum daerah yang di usulkan" ucapnya dalam sambutan.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Henny Tri Rama Yanti mengungkapkan "Jadi di Direktorat Jenderal HAM pada unit Eselon Duanya ada Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia dimana salah satu fungsinya adalah melakukan analisa terhadap rancangan peraturan perundang-undangan atau Undang-undang yang sudah ada dari perspektif HAM dimana seyogyanya evaluasi biasanya dilakukan pada peraturan yang sudah ada .

Baca: Jelang Ramadhan 2019/1440 H, Menu Buka Puasa dan Tips Sehat Sehatnya

Baca: Nasib Asmara Roger Danuarta dan Cut Meyriska Diungkap Sosok Ini, Sebut Soal Kekecewaan dan Tentangan

Dimana kali ini dari rancangan terlebih dahulu dengan adanya pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan eksekutif untuk membatalkan peraturan daerah baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mendorong kami untuk lebih mengutamakan pencegahannya, dengan harapan Raperda yang diusulkan nanti lebih berspektif HAM..

Narasumber dalam kegiatan ini yakni dari perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Henny Tri Rama Yanti dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Mirza Satria Buana.(banjarmasinpost.co.id/irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved