Tajuk

Pemindahan Ibu Kota

PRESIDEN Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet yang digelar Senin (29/4/2019) pagi, memutuskan akan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan Ibu Kota
Shutterstock
Ibu kota Indonesia, Jakarta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRESIDEN Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet yang digelar Senin (29/4/2019) pagi, memutuskan akan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Pertimbangan Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, agar pembangunan tidak Jawa Sentris. (Banjarmasinpost.co.id, Senin (29/4/2019).

Jokowi telah memerintahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan kajiannya soal pemindahan itu. Bappenas menyebut pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau jawa yang membutuhkan biaya sekitar Rp 323 – Rp 466 triliun. Salah satu kota yang dipilih adalah Palangkaraya.

Berita pemindahan Ibu Kota dari istana cukup menyita perhatian publik negeri ini, di tengah tudingan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019, serta duka pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 yang menyebabkan meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) -- hingga Rabu (1/5/2019) sudah menjadi 318 orang meninggal dunia.

Apalagi Jokowi juga meminta tanggapan warganet, perihal kota mana yang bisa dijadikan ibu kota baru, lengkap dengan apa pertimbangannya. Pertanyaan itu disampaikan Jokowi melalui akun Instagram-nya @jokowi, Selasa (30/4/2019).

Namanya dunia maya, tanggapan netizen pun beragam, mulai yang logis hingga yang di luar nalar, nyeleneh dan melebar ke mana-mana. Mereka yang setuju menyatakan pemindahan ibukota lebih cepat lebih baik, Jakarta sudah crowdet.

Ada juga yang menyarankan agar pemerintah fokus menyejahterakan rakyat dari pada memindahkan ibu kota dan mengaitkan dengan beban utang negara yang saat ini sudah mencapai Rp 5.400 triliun.

Terobosan Jokowi minta tanggapan warganet memang menarik di era kemajuan teknologi informasi saat ini, tetapi kurang lazim dalam sistem birokrasi pemerintah. Pasalnya, pemindahan ibu kota bukan suatu kebijakan populis, tetapi keputusan vital strategis menyangkut masa depan bangsa yang harus mendapat persetujuan DPR-RI.

Lain halnya kalau sekadar untuk menarik simpati publik, meskipun langkah interaktif ini mendapat respons luar biasa dari warganet.

Gagasan pemindahan ibu kota pemerintahan, sudah ada sejak era Presiden pertama RI Soekarno. Pada 1950-an, ada wacana Soekarno melirik daerah di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal Kota Palangkaraya yang secara simbolis diperlihatkan dengan pembangunan tugu peringatan.
Tugu Soekarno itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. (Kompas.com. 30/4/2019). Namun pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, rencana ini masih belum terealisasi.

Keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota pemerintahan adalah hal yang wajar dan perlu mendapat dukungan rakyat. Sejumlah negara seperti Malaysia, Australia, Brasil dan Korsel juga melakukannya.

Kita berharap, keputusan Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, murni demi kemajuan negeri ini, bukan sekadar isu untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kisruh Pilpres 2019 dan ‘bencana’ Pemilu 2019 yang telah mengorbankan ratusan KPPS, atau melepaskan tanggung jawab pemerintah akan pelaksanaan Pemilu yang Jurdil sesuai amanat konstitusi. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved