Berita Kalbar

OTT Hakim PN Balikpapan, Pengamat Untap Kalbar Sebut Rentan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tetapi meraka (Hakim red) atas nama Tuhan dan keyakinan hakim seakan-akan mereka tidak mau pedulilah soal- soal itu.

OTT Hakim PN Balikpapan, Pengamat Untap Kalbar Sebut Rentan Penyalahgunaan Kekuasaan
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
TIBA DI JAKARTA - Lima orang yang diamankan dalam OTT KPK di Balikpapan pada Jumat (3/5/2019) kemarin, tiba di kantor KPK pada Sabtu (4/5/2019) pagi untuk menjalani pemeriksaan intensif. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Dr Hermansyah memberikan analisa terkait kasus seorang oknum Hakim di Balik Papan, yang kembali tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK belum lama ini.

"Yang jelas saya tidak ketahui pasti sudah berapa OTT Hakim oleh KPK. Namun ini menunjukan bahwa, tempat peradilan yang menjadi tempat untuk mencari keadilan rentan sekali menjadi tempat praktek korupsi. Ini yang pertama menjadi catatan kita.

Kemudian kedua ada istilah, kekuasaan itu cenderung akan terjadi korupsi.

Jadi maksud saya di pengadilan, kekuasaaan Hakim ini sulit di kontrol. Bahkan Hakim itu tidak mau dikontrol seolah-olah begitu. Memang ada Komisi Yudisial ada Mahkamah Agung (MA).

Tetapi meraka (Hakim red) atas nama Tuhan dan keyakinan hakim seakan-akan mereka tidak mau pedulilah soal- soal itu.

Baca: OTT Hakim dan Pengacara di PN Balikpapan, KPK Sita Uang Rp 227,5 juta, Diduga Untuk Ini

Kekuasaan yang begitu besar dari Hakim inilah yang menjadikan sangat rentan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang kecil saja itu terbuka sekali terhadap penyalahgunaan, apalagi kekuasaan yang besar.

Seperti Hakim, dia menentukan kalah menangnya seseorang, dia menentukan sah tidaknya alat bukti dengan hanya mencantolkan kata-kata, berdasarkan keyakinan, semua bisa dianulir oleh mereka.

Dosen Fakultas Hukum Untan, Dr Hermansyah SH MHum_wm
Dosen Fakultas Hukum Untan, Dr Hermansyah SH MHum_wm (istimewa)

Kemudian putusan apapun, bisa diberikan oleh mereka apakah benar atau tidak, adil atau tidak, dia berdalihkan kalau memang tidak puas, silahkan menempuh upaya hukum lanjut, apakah banding, kasasi atau peninjauan kembali.Dua hal ini menjadi celah sehingga praktek korupsi tidak terhindarkan.

Sebenarnya Korupsi itu, sejak awal sudah menjadi warning kita dimanapun di Indonesia. Bahkan berdasarkan kesepakatan internasional masyarakat internasional, telah menyepakati bahwa salah satu penyakit besar yang hampir menggerogoti seluruh bangsa tidak terkecuali di Indonesia adalah korupsi.

Tidak terkecuali kita di Kalimantan Barat.

Baca: Cara dan Niat Sholat Sunnah Tarawih, Sholat Witir di Puasa Ramadan 2019 atau Ramadhan 1440 Hijriyah

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved