Jendela

Negara Pegang Kendali

YANG membuat heboh pemilu/pilpres 2019 ini bukan karena gugurnya lebih 400 pahlawan demokrasi yang terdiri atas petugas KPPS dan pengawas

Negara Pegang Kendali
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - YANG membuat heboh pemilu/pilpres 2019 ini bukan karena gugurnya lebih 400 pahlawan demokrasi yang terdiri atas petugas KPPS dan pengawas, tapi karena sifat-sifat tercela dari bangsa Indonesia yang belum bisa melaksanakan demokrasi secara konsekuen. Ini ditandai dengan munculnya berbagai kecurigaan pascapemungutan suara pilpres, seolah-olah capres yang unggul dalam hitung cepat berbagai lembaga survei telah berlaku curang. Maka dibuatlah suasana seperti sekarang ini.

Rakyat “dipaksa” untuk percaya terhadap adanya kecurangan itu, padahal saksi-saksi dari paslon juga ada mulai dari Tempat Pemungutan Suara, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai pusat. Toh upaya untuk menolak hasil hitung KPU terus menggema. Mereka menuduh ada upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, padahal perhitungan masih berjalan. Dunia yang mengagumi keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu serentak bisa bertanya-tanya, sebenarnya yang tidak jujur itu siapa.

Sah-sah saja kecurigaan itu, tapi kalau sampai menimbulkan kerawanan sosial seperti demo ke KPU, ujaran kebencian, memaki-maki lawan, sidak ke gudang KPU yang bukan wewenangnya dll, yah harus dihentikan. Ini negara hukum, tidak bisa diacak-acak oleh segelintir orang. Misalnya, merasa kalah dalam pilpres lantas minta agar lawannya didiskualifikasi. Harus disyukuri sampai sekarang tidak ada benturan di akar rumput berkat kesadaran rakyat dan kesigapan petugas keramanan.

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan kini membentuk tim pakar untuk menyelidiki 13 aktivis yang dinilai berada di belakang kericuhan-kericuhan itu (detikNews 11 Mei 2019). Ada yang sudah jadi tersangka seperti Egi Sujana, ada yang dicekal seperti Kivlan Zen. Tokoh-tokoh itu sebenarnya sudah dikenal luas oleh masyarakat sehingga tak terlalu sulit untuk mengidentifikasi mereka. Hanya pemerintah tidak mau gegabah. Selama ini pemerintah memang terkesan membiarkan tingkah polah mereka, sepertinya takut mengahadpi tokoh-tokohnya yang vokal. Tapi sebenarnya tidak.

Jokowi sampai saat ini Presiden RI. Dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam negeri. Karena itu tidak salah kalau dia mengambil tindakan tegas sesuai undang-undang. Sebagai calon presiden dia bisa saja di-bully oleh lawan, tapi sebagai presiden yang sah di tangannya ada setumpuk wewenang untuk membuat negeri ini aman dan tertib. Ini salah satu tuntutan rakyat juga, yaitu negara yang adil makmur aman dan tertib.

Sebagai bangsa yang berbudaya kita wajib malu melihat tingkah polah para politisi yang haus kekuasaan. Mereka ingin berkuasa apa pun akan dilakukan, bahkan andai kalah pun harus tetap menang. Cara mereka sudah mengganggu kehidupan bangsa yang beradab. Mendingan caleg-caleg yang gagal, mereka lari-lari di jalan umum telanjang bulat. Malu ditanggung sendiri tapi tidak mengganggu orang lain.

***

Prabowo sebenarnya tidak seperti yang ditunjukkan para pendukungnya, dia nasionalis dan patriot. Lihat saja waktu pilpres 2014, dia kalah tapi tetap tegak hadir ke Sidang Umum MPR untuk menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Jokowi/Jusuf Kalla sebagai presiden/wapres 2014-2019.

Jangan-jangan pendukungnya punya agenda sendiri jika Prabowo menang sehingga mati-matian memaksakan kehendak dengan sejumlah skenario termasuk diskualifikasi Jokowi/Ma’ruf. Sebab maju sendiri tidak mungkin, kebetulan ada orang yang ingin sekali jadi presiden, Prabowo. Maka didukunglah dia. Apa yang akan terjadi setelah itu? Akan ketahuan kalau Prabowo menang.

Pendukungnya inilah yang membedakan Prabowo dulu dan kini, meski sebagian masih yang itu-itu juga. Dulu tidak ada ijtimak ulama, FPI, alumni 212 dll.

Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena aparat keamanan sudah siaga. Juga tidak ada yang perlu ditakuti berlebihan, suasana di masyarakat biasa-biasa saja. Para elit tanpa diminta juga sudah mulai rekonsiliasi.

Misalnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorat, Agus Harimurti Yudhoyono, keduanya sudah bertemu Presiden Jokowi.

Sedang para pendukung yang bukan dari parpol, yang bersuara keras, bikin gaduh, biarlah berhadapan dengan penegak hukum. Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Hendropriyono sudah menunjukkan siapa mereka. Negara yang pegang kendali, bukan mereka. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved