Tajuk

Ada ‘Duri’ di THR

DUA kabar baik yang diterima aparatur sipil negeri (ASN). Pertama, pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya (THR) dilaksanakan sebelum

Ada ‘Duri’ di THR
Shutterstock
Ilustrasi THR 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUA kabar baik yang diterima aparatur sipil negeri (ASN). Pertama, pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya (THR) dilaksanakan sebelum libur lebaran, tepatnya 24 Mei 2019. Apabila THR belum dapat dibayarkan sesuai tanggal yang ditetapkan pemerintah, maka akan dibayarkan setelah tanggal hari raya. Besaran THR yang akan diterima sebesar satu kali gaji pada April 2019. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 20 triliun.

Kedua, pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan. Untuk gaji ke-13 ASN dan pensiunan ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 20 triliun. Anggaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan ini telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang disahkan Oktober 2018.

Namun dibalik kabar gembira itu ada ‘duri’ yang tertancap. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang diteken oleh Presiden Jokowi, pada 6 Mei 2019, ada pasal yang menyebutkan (Pasal 10 ayat 2) teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Perda.

Kepala daerah se-Indonesia ‘mati pikir’ dengan aturan tersebut. Karena, kalau pun dibuatkan perdanya, THR tidak akan bisa dibagikan kepada PNS tepat pada waktu. Untuk membuat perda tidak bisa dalam waktu singkat atau dalam waktu hitungan hari. Ada proses panjang yang harus dilalui, yakni mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahaan dan pengundangan.

Bagi para kepala daerah, pembagian THR tidak tepat waktu akan menimbulkan masalah baru. Setidaknya akan muncul protes dari para PNS.

Uang THR itu gunakan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi yang mampu melakukannya. Uang THR itu digunakan untuk mudik ke kampung halaman. Bagi sebagian orang berlebaran dengan keluarga di kampung halaman adalah ‘wajib’ dan sangat menyenangkan. Bahkan ada yang menggunakan THR untuk biaya sekolah anak-anak.

Apa yang terjadi di Kotabaru, Kalimantan Selatan, merupakan salah bentuk ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengatasi aturan tekhnis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Perda dalam waktu yang cepat. ASN di lingkup Pemkab Kotabaru pun sudah diberikan sinyal agar bersiap-siap tidak mendapat THR. Soalnya untuk menganggarkan di APBD perlu ada peraturan daerah (perda). Oleh karena membuat perda perlu proses kemungkinan besar gaji ke-13 ASN Pemkab Kotabaru tidak bisa dicairkan dalam bulan ini.

“APBD pun sudah diketok. Jadi kami ingatkan kepada ASN agar jangan terlalu berharap dan bisa saja tahun ini tidak dapat bila dibebankan ke daerah,” kata Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad. (Bpost, Selasa, 14/5).

Mengingat betapa pentingnya THR itu, kita harapkan pemerintah dalam waktu segera mengambil langkah nyata untuk mempermudah pencairan THR tahun ini. Apa pun bentuk yang penting tidak melanggar aturan dan ‘duri’ di THR ASN tercabut. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved