Mereka Bicara

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK

Memperhatikan panasnya suhu politik selepas pemungutan suara pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu

Mengawal Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK
TRIBUNNEWS
Dul Jaelani dan Maia Estianty usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dekat kediaman ibundanya, di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (Tribunnews.com/Nurul Hanna) 

Oleh: PROF DR HM HADIN MUHJAD SH MHUM, Profesor Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memperhatikan panasnya suhu politik selepas pemungutan suara pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu. Masing-masing pihak mengklaim bahwa pihaknyalah yang memperoleh suara terbanyak. Maka sudah dapat dipastikaan kemenangan untuk pilpres dan sebagian anggota pileg akan diselesaikan lewat MK. UU Pemilu sendiri telah mengatur perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK.

Perselisihan hasil pemilu adalah selisih hitungan yang ditetapkan oleh KPU dengan hitungan yang dimiliki peserta pemilu. Jadi perselisihan di sini adalah antara KPU dengan peserta pemilu. Akibat perselisihan hasil pemilu ini belum dapat dilakukan peresmian keanggotaan DPR, DPD dan DPRD. Atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2019 telah menjadwalkan bahwa penetapan pemenang pemilu akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2019. Lalu MK dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1 Tahun 2019 telah menjadwalkan 23 Mei 2019 batas akhir masuknya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU) presiden dan wakil presiden. Untuk penyelesaian hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD dan DPRD batasnya setelah 3 X 24 jam, maka jadwal yang dibuat MK untuk permohonan PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 25 Mei 2019 bila lewat tanggal tersebut permohonan PHPU dinyatakan tidak dapat diterima..

Kewenangan konstitusional MK untuk mewujudkan electoral justice dalam perselisihan Pemilu perlu dijaga dan dikawal kemurniannya, hal ini penting untuk penegakan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Karena Penyelesaian PHPU di MK sebagai upaya terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

MK sebagai lembaga peradilan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan karena mereka yakin ada keadilan dalam putusan MK. MK sebagai garda terdepan penjaga keadilan pemilu memiliki peran sentral menjaga iklim demokrasi di Indonesia melalui putusan PHPU yang adil dan berkualitas.

Titik Perselisihan

Perselisihan hasil pemilu untuk pileg modusnya manipulasi suara pada saat rekapitulasi suara berjenjang di setiap tahapan, sehingga terjadi transaksi suara. Misalnya, dalam satu partai politik ada caleg yang mendapat suara sedikit, kemudian suaranya itu dilego ke caleg lain yang perolehan suaranya lebih besar. Praktik jual beli suara ini bisa juga terjadi dalam persaingan antar partai politik. Modus kecurangan ini biasanya melibatkan penyelenggara pemilu.

Demikian pula dengan pilpres munculnya perbedaan angka hasil pemilu terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara bertahap dari tingkat TPS, PPS, PPK, hingga tingkat nasional (KPU).

Ketua MK Anwar Usman mengurai beberapa potensi bentuk kecurangan tersebut. Pertama, pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak. Kedua, memindahkan suara calon legislator yang satu kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved