Tajuk

Mengondisikan Kesiapan Masyarakat Terkait Pemindahan Ibu Kota

JIKA merunut perkembangan dalam sepekan terakhir, rencana pemindahan pusat ibu kota negara Republik Indonesia (RI) ke Kalimantan

Mengondisikan Kesiapan Masyarakat Terkait Pemindahan Ibu Kota
Tim Percepatan Pembangunan Kalteng
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan tiga gibernur lainnya sesaat setelah memaparkan tentang kesiapan untuk pemindahan ibu kota pemerintahan ke luar jawa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - JIKA merunut perkembangan dalam sepekan terakhir, rencana pemindahan pusat ibu kota negara Republik Indonesia (RI) ke Kalimantan makin intens mengemuka. Terbilang ada seriusan. Rasanya ada harapan besar itu bisa terwujud. Terlebih bagi warga pulau Kalimantan.

Harapan itu kembali terbuka setelah sekian puluh silam semenjak wacana itu digagas oleh Presiden Pertama RI, Soekarno pada 1957 silam di Kalteng.

Perkembangannya mulai terasa ketika empat gubernur, yakni Gubernur Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, diminta langsung memaparkan kesiapan daerahnya menjadi ibu kota di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Senin (6/5).

Sehari kemudian, Presiden Joko Widodo bersama rombongan sejumlah menteri terkait langsung meninjau lokasi di Kalimantan Timur dan mengunjungi Kalimantan Tengah, Selasa (7/5).

Dua lokasi itu memang sangat berpeluang terpilih. Terlebih lagi di Kalteng yang menyiapkan lahannya di tiga kabupaten kota yakni Kota Palangkaraya 66 ribu hektare, Kabupaten Katingan 120 ribu hektare dan Kabupaten Gunung Mas 121 ribu hektare.

Dengan perkembangan yang ada, banyak kalangan di Kalimantan Tengah optimistis wilayah mereka dipilih sebagai ibu kota RI. Kita lihat saja bagaimana perkembangan pengumuman resmi dari pemerintah tahun ini, lokasi baru mana yang terpilih sebagai ibu kota negara ini.

Terlepas lokasi mana yang terpilih, pemindahan lokasi ibu kota negara di Pulau Kalimantan tentunya akan memberi dampak percepatan pembangunan multi sektoral yang luar biasa, tak hanya di provinsi terpilih tapi juga berimbas positif pada propinsi-provinsi tetangganya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan diperlukan dana Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru di lahan sekitar 40 ribu hektare. Ini untuk perkantoran, permukiman dan infrastruktur pendukung lainnya. Tentu saya proyek ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan tumbuhnya multiplier effect yang meningkatkan pendapat masyarakat dan daerah.

Penyiapan pemindahan ibu kota negara, tentu tak semata soal pembangunan infrastruktur. Tak kalah penting bagaimana mengondisikan kesiapan SDM, sumber daya seluruh komponen masyarakat dalam menerima dan menyikapi perubahan itu. Masyarakat yang berada di pusat ibu kota negara, tentu masuk dalam dimensi kehiduapan yang berbeda dari sebelumnya yang hanya sebuah kota ataupun kabupaten.

Masyarakat harus mampu mengimbangi percepatan pembangunan multidimensi tanpa harus menghilangkan karakter kearifan lokalnya, sehingga benar-benar dapat menikmati kemajuan dan makin meningkat kesejahteraannya. Jangan sampai sebaliknya.

Pemerintah daerah dibantu seluruh komponen, para tokoh pemangku adat, termasuk civitas akademika, pun harus aktif berperan menyosialisasikan agar diterima secara positif dan tidak menimbulkan gejolak atau kekhawatiran masyarakat lokal termajinalkan. Satu hal lagi, rencana pemindahan pusat ibu kota negara, tentu menjadi isu seksi sebagai lahan bisnis yang mengundang para spekulan tanah. Potensi bermainnya para spekulan tanah ini harus diantisipasi oleh pemeintah daerah bersama-sama seluruh komponen terkait agar tidak merugikan masyarakat dan daerah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved